Belajar Dari Masa Krisis, Indonesia Bisa Kembangkan Sektor Pertanian

Keberhasilan pertanian di Tanah Air, tak terlepas dari kebijakan mentransformasikan kebijakan Teknologi Revolusi Hijau (TRH) sejak dahulu hingga kini.

Belajar krisis di masa lalu, sektor pertanian terus berkembang baik

Bogor/Jabar (Indonesia Mandiri) – Keberhasilan pertanian di Tanah Air, tak terlepas dari kebijakan mentransformasikan kebijakan Teknologi Revolusi Hijau (TRH) sejak dahulu hingga kini. Hal ini sudah dibuktikan dimana Keberhasilan pertanian Indonesia mampu melawati fase masa masa krisis mulai dari krisis ekonomi, pendemi hingga persoalan sosial.

Dinamika itu patut disyukuri dan dihargai sebagai pencapaian positif secara bersama-sama oleh Pemerintah dan masyarakat, seperti diutarakan peneliti senior dan pakar ilmu pemuliaan tanaman Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Sumarno, dalam diskusi “Tinjauan Historis dan Peta Jalan Sektor Pertanian Indonesia Dalam Mencapai Ketahanan Pangan“ di Bogor, Jawa Barat (28/7).

Sumarno menyampaikan, di masa lalu, Indonesia pernah mengalami kelaparan kronis rentang 1945 – 1968 dimana beras menjadi sangat mahal hingga mayoritas masyarakat terpaksa mengkonsumsi bulgur, umbi-umbian hingga nasi gaplek.

Pengalaman ini menjadi pembelajaran bagi pemangku jabatan sektor pertanian dalam menentukan arah kebijakannya di masa depan dengan menghasilkan varietas unggul, seperti IR5 dan IR 8. Dampaknya terlihat jika produksi padi nasional yang tadinya 6,98 juta ton (1964) meningkat jadi 11, 67 juta ton (1968).

“Kementerian sejak dulu sudah bekerja cerdas dengan melakukan berbagai pelatihan terhadap pejabat di daerah untuk memperkenalkan teknologi revolusi hijau yang digunakan hingga saat ini. Karena disatu sisi mampu menghasilkan varietas unggul dan meningkatkan produksi hingga 300 persen dan hingga saat ini kita sudah mampu panen setahun 3 kali, “ jelas Sumarno.

Sementara itu paka pangan IPB Prima Gandhi menambahkan, dari deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak asasi manusia, menyebut kedaulatan pangan adalah hak semua bangsa dan negara di dunia untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat sehingga sebuah negara atau bangsa mempunyai hak untuk menentukan arah kebijakan sektor pertaniannya.

IPB ikut mengawal kebijakan Pertanian dari Pemerintah

“Undang-Undang No 18/2012 tentang pangan dan pasal HAM PBB pasal 25 ayat 1 menjelaskan tentang hak suatu negara dalam menentukan kebijakan terkait kedaulatan pangan negara,” ulas Prima. Jadi, sambung Prima, saat ini kebijakan sektor pertanian sudah jelas terlihat yaitu masyarakat dapat mengakses pangan dengan mudah dan tercukupi.

Sementara Kepala Biro dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menyebut, saat ini arah dan kebijakan sektor pertanian oleh pemerintah sudah tepat, Buktinya selama tiga tahun terakhir Indonesia tidak impor beras dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. (m.hendrayani).

Foto: abri/istimewa).