Pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah didepan mata. Dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, menunjukkan, salah satunya, banyak praktek politik uang y
Pemilu harus berlangsung gembira |
Peran partai politik (Parpol) tak lagi menjadi mesin kaderisasi yang baik untuk memilih caleg. Akibatnya, banyak sekali penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi, baik di tingkat pusat hingga daerah. Ini yang memanggil Dewan Pimpinan Pusat Dulur Ganjar Pranowo (DPP-DGP) menyatakan sikapnya untuk kembali memberlakukan Sistem Pemilu Proporsional Pancasila
“Ini demi Indonesia yang demokratis dan kepribadian bangsa sesuai dengan budaya dan warisan leluhur yang adi luhung, selanjutnya kami sebut sebagai Sistem Pemilu Proporsional Pancasila,” ucap Dipl. Ing. Charles H.M.. Siahaan, SH, Ketua Tim Pakar Hudan Budaya DGP, saat jumpa pers di Koffie Oetami, Condet, Jakarta Timur (19/5).
Lebih jauh, DGP mendesak dan mendorong majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sesegera mungkin memutuskan Sistem Pemilu Proporsional Pancasila. “Pemilu itu untuk kita. Bukan kita untuk Pemilu. Makanya Pemilu, sebagai pesta demokrasi, harus gembira,” jelas Charles, yang didampingi Buntulan ST Pembina DGP DPP Jakarta, Jantje W Kendju: Pembina DPP DGP, Anton D Hurung Anggota Tim Hukum dan Budaya DPD DGP NTT serta Dokter Franky : Anggota Tim Hukum n Budaya DPD DGP Bandung.
DPP Dulur Ganjar Pranowo |
Foto: Istimewa