Laksamana Yudo Margono Lebih Tepat Sebagai Panglima TNI

Kasaal Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) jadi figur tepat sebagai Panglima TNI
Jakarta (Indonesia Mandiri) – Jelang masa akhir jabatan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa pada Desember 2022, sejumlah nama mulai terlihat untuk disiapkn sebagai penggantinya. Ada Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurahman.

Laode Muhamad Fathun, S.IP.,M.H.I, dosen FISIP dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, memiliki pendapat yang menarik terkait suksesi Panglima TNI. “Sebagai akademisi saya menilai ada beberapa hal penting yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Presiden dalam memilih Panglima TNI. Pertama, asas distribution of power dan kedua geopolitik negara,” ujar Laode kepada IndonesiaMandiri.

Jadi, dari dua alasan tersebut, tambah Laode, “saya berargumen untuk memilih Laksamana Yudo Margono dari Angkatan Laut.” Mengapa? Ini untuk mencegah potensi kecemburuan organisasi, mengingat rekam jejak pemilihan Panglima TNI dari masa ke masa, maka jatah TNI AL pernah diisi Laksamana TNI Widdodo Adi Soecipto (1999-2022) dan Laksamana TNI Agus Suhartono (2010-2013). Sampai saat ini belum lagi ada Panglima TNI berasal dari matra laut.
Laode Muhamad Fathun, S.IP.,M.H.I, dosen FISIP dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
Seharusnya pasca era Jendral Moeldoko sebagai Panglima TNI dari AD, pilihan rasionalnya adalah Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Namun yang terpilih kembali berasal dari AD yakni Jendral Gatot Nurmantyo. Baru setelah itu dipilih Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI dari TNI AU pada 2017-2021.

Usai Marsekal Hadi, seharusnya Panglima TNI dari TNI AL agar distribusi kekuasaan bisa terbagi dengan baik. “Namun kembali yang terpilih adalah Jendral Andika Perkasa (TNI AD) yang berakhir masa jabatanya pada 2022 ini,” jelas Laode yang meraih gelar S1 dan S2 nya dari Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada alasan kedua terkait faktor geopolitik, Laode menyampaikan, sejak 2014 Presiden Jokowi telah menggaungkan kebijakan Poros Maritim Dunia. Artinya, kebijakan ini berorientasi pada laut sebagai tumpuan utama. Geopolitik dimaknai dua hal, yakni physical Future yang artinya postur, kultur dan struktur NKRI adalah negara kepulauan dan political behaviour bermakna lokasi strategis laut adalah harus menjadi bagian dari aksi dan tujuan negara dalam bertindak.

“Laksamana Yudo Margono adalah seorang KSAL, beliau sudah memahami betul seluk beluk pertahanan laut. Dan dari sini kita paham akan komando beliau untuk mensinergikan kembali kebijakan populis 2014 yang lalu. Yang perlu diingat adalah kita telah keluar finansial yang banyak untuk menggaungkan kebijakan Poros Maritim namun hasilnya belum optimal,” terang Laode yang kelahiran Sulawesi Tenggara.
Kebijakan Poros Maritim Dunia memerlukan kekuatan matra laut
Dengan pertimbangan seperti itu, tantangan geopolitik di laut semakin kompleks. Sehingga peran strategis TNI AL khususnya, menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan NKRI. “Seharusnya Indonesia sebagai negara besar sudah bergeser ke Blue Water Navy dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pertahanan negara,” ungkap Laode (ma).

Foto: istimewa
Lebih baru Lebih lama