Reformasi Polri Berjalan Normatif dan Formal

“Yang bilang harus ada perubahan substansial, struktural itu ‘kan dari pihak luar. Orang luar yang melihat bahwa ada yang salah di dalam Polri secara

Reformasi di tubuh Polri masih terbatas

Jakarta (Indonesia Mandiri) – “Yang bilang harus ada perubahan substansial, struktural itu ‘kan dari pihak luar. Orang luar yang melihat bahwa ada yang salah di dalam Polri secara mendasar,” ucap Prof Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia, dalam Webinar bertema reformasi kepolisian Indonesia di Jakarta (20/10).

Webinar yang diinisiasi Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA, yang diketuai Denny JA, menyoroti kinerja di dalam tubuh Polri. Reformasi Polri yang dilakukan saat ini masih sebatas pada pendekatan normatif, organisasional, dan formal, bukan substansial. Konsep bersih-bersih di kepolisian termasuk dalam pendekatan yang normatif dan formal tersebut.

Menurut Adrianus, pendekatan kedua lebih bersifat substansial dan struktural, bukan sekadar melihat kasus. Kasus-kasus hanyalah puncak dari gunung es. Di bawah puncak yang terlihat kecil itu terdapat struktur raksasa, yang tak bisa diatasi dengan sekadar bersih-bersih.

“Teman-teman Polri yang sekarang bertugas lebih melihat pada pendekatan yang pertama. Cuma menangani sekitar kasus ini dengan bersih-bersih. Sekedar geser meja, geser kursi, sapu-sapu. Tetapi tak mungkin mereka membongkar jendela, karena itu bukan lagi sekadar bersih-bersih. Jadi yang dilakukan masih bersifat minimal,” sambungnya.

Ini bisa dimengerti. Sebab, sebagai pihak (pejabat Polri) yang sekarang aktif, tak mungkin juga polisi membikin perombakan struktural, karena akan berdampak pada operasional sehari-hari dan pada dirinya sendiri.

Dalam merespons yang terjadi, Adrianus melihat, Polisi berusaha meredam citra yang luntur tersebut dengan menggunakan sejumlah cara dan kegiatan, untuk memperbaiki citra. Masalahnya, apa yang hari ini diredam, mungkin besok akan muncul lagi. Sifatnya terbatas.

Prof Adrianus Meliala

Adrianus menjelaskan, persepsi publik itu gampang naik dan turun, seiring adanya kasus. Ketika sekarang ada kasus di Polri, penilaian publik turun. Namun, jika nanti ada kasus besar diungkap dan tindakan Polri dianggap baik, persepsi akan naik lagi. “Tetapi, apakah kita akan selalu begitu? Melihat perubahan persepsi sebagai tolok ukur kinerja organisasi. Parameter itu instan dan bias untuk dijadikan alat analisis,” kritik Adrianus (bp).

Foto: istimewa