DPR Puji Kinerja Bakamla RI

Peran Kepala Bakamla RI dibawah kepemimpinan Laksdya TNI Aan Kurnia terus meningkat dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut di perairan nusantara

Komisi I DPR beri dukungan atas kinerja Bakamla RI

Jakarta (Indonesia Mandiri) – Peran Kepala Bakamla RI dibawah kepemimpinan Laksdya TNI Aan Kurnia terus meningkat dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut di perairan nusantara. Hal ini diakui oleh Komisi I DPR-RI, saat Bakamla RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

RDP yang dipimpin Bambang Kristiono dari Fraksi Gerindra, diantaranya membahas paparan Laksdya TNI Aan terkait output kinerja Bakamla RI di 2022. Dijelaskan pada 26 Agustus 2022, unsur Patroli Bakamla KN Marore-322 berhasil menangkap kapal tanker bermuatan 90 ton BBM Ilegal di Perairan Sekuang Batam dengan dugaan melanggar tindak pidana minyak dan gas.

Laksdya TNI Aan juga menyampaikan perkembangan tindak lanjut PP No. 13/2022, seperti telah terlaksananya patroli bersama terkait keamanan dan keselamatan laut nasional pertama kali dilakukan sejak disahkannya Peraturan Pemerintah tersebut tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yuridiksi Indonesia.

Selain aset patroli Bakamla RI, Patroli Bersama juga melibatkan aset patroli dari TNI AL, Polair, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP). Dan, lanjut Laksdya TNI Aan, telah dibentuk Rakor Tingkat menteri yang merupakan Forum Keamanan, keselamatan dan Penegakan Hukum di Laut (KKPH).

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia

Forum KKPH merupakan wadah esensial untuk mendiskusikan permasalahan keamanan dan keselamatan laut, tujuannya untuk mendapatkan solusi dan alternatif solusi. "Tugas dari forum ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dari pelaksanaan KKPH, yang sasaran monevnya adalah Kebijakan Nasional, Renpatnas, dan Sistem Informasi", jelas Laksdya TNI Aan.

Komisi I DPR RI mengikuti hasil kinerja Bakamla RI yang terus meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya dukungan dari ketua maupun anggota Komisi I DPR RI. Diharapkan penguatan Bakamla melalui PP No. 13/2022, dapat menggugah Komisi I DPR RI memperkokoh peran Bakamla RI, terlebih lagi dari sisi anggaran, sehingga dapat optimalisasi dalam pengamanan laut (bp).