“Sebanyak 73 persen masyarakat Indonesia tidak puas dengan kebijakan maritim pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” ujar Direktur Eksekutif Indodata, Danis TS
 |
| Potensi kemaritiman Indonesia banyak belum tergali |
Dalam melakukan survey, Indodata bekerjarsama dengan International Sea Port Exhibition and Conference (ISPEC). Keduanya memiliki misi yang sama, yakni mengkritisi kebijakan Pemerintahan Jokowi yang sejak awal mendengungkan program Poros Maritim Dunia dan Tol Laut.
Menariknya, dari hasil survey menyebut kecewa dengan kebijakan maritim yang berjalan selama ini ini. Menurut Danis, kekecewaan mayoritas responden disebabkan karena penggalian potensi belum dilakukan maksimal. Padahal, kekayaan laut Indonesia sangat besar dan bisa menarik investasi yang dari berbagai kawasan di dunia.
“Kita akan mencoba memunculkan kembali gagasan tentang pentingnya kebijakan maritim nasional itu dalam upaya memperkuat pertahanan ekonomi nasional,” tambah dosen UPN Veteran Jakarta ini. Dan diharapkan, ada gebrakan Pemerintah disaat menyambut Hari Maritim Nasional pada 23 September 2022.
Survei terhadap kebijakan maritim nasional ini dilakukan di 34 provinsi dari tanggal 25 Juli-30 Agustus 2022. Total sebanyak 1200 responden dilibatkan dengan margin of Error plus minus 2,8 persen.
 |
| Potensi kemaritiman Indonesia banyak belum tergali |
“Kita akan melakukan pameran, pemberiaan penghargaan kemaritiman dan sebagainya. Kemudian kita juga akan melakukan pembuatan film tentang maritim. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita dorong untuk mengingat kembali tadi, termasuk menggalakkan kerjasama dengan negara maritim dunia,” papar Agus Bandono, perwakilan dari ISPEC (ma).
Foto: abri/istimewa
