Indonesia Luncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik

Menko Luhut bersama Presiden Jokowi
Jakarta (Indonesia Mandiri) – “Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik merupakan bagian dari Aksi Afirmasi Belanja Pemerintah, dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang dicanangkan oleh Bapak Presiden,” ucap Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan, dalam laporannya kepada Presiden Jokowi (29/8).

Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara ini adalah bentuk implementasi Inpres No. 2 Tahun 2022 terkait penggunaan transaksi non-tunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.

Terkait peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya, sebagai bukti kemampuan Indonesia mengikuti kecepatan perubahan tekonologi digital di bidang ekonomi.

“Artinya kita tidak ketinggalan. Saya minta Bank Indonesia kemudian Perbankan, utamanya Himbara betul-betul mendampingi dan mengawal, baik Kementerian, Lembaga Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota untuk segera masuk ke sistem ini platform ini,” jelas Presiden.

“Kami ucapkan terima kasih ke Bank Indonesia, yang telah mengembangkan sistem di dalam KKP Domestik ini, dengan menggunakan pembayaran berbasis QRIS. Kita boleh berbangga dengan langkah maju yang kita lakukan, karena dengan demikian data transaksi menjadi milik bangsa kita, dan biaya transaksi pun kembali ke negara kita,” ucap Luhut.

KKP bisa dipakai juga di semuia wilayah nusantara
Luhut juga sampaikan apresiasinya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta pihak lainnya yang mendukung penuh implementasi KKP Domestik.

“Peluncuran KKP Domestik ini kami lakukan secara cepat di bawah koordinasi Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan dengan perbankan dengan OJK dan juga dengan himbara khususnya Bank Mandiri, BNI, dan BRI,” ungkap Gubernur Bank Indonesia, Perri Warjiyo.

Menurut Gubernur Perry, dalam waktu dekat KKP Domestik idapat memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun di daerah dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang pemrosesannya dilakukan secara domestik. Jadi, KKP Domestik dapat diadopsi dan diimplementasikan juga oleh Pemerintah Daerah (ma).

Lebih baru Lebih lama