Benny Moerdani Dan Reformasi TNI

Jenderal TNI LB Moerdani saat dilantik sebagai Pangab
Jakarta (Indonesia Mandiri) – Saat Benny Moerdani dipercaya Presiden Soeharto sebagai Panglima TNI (1983-1988), ada salah satu terobosan penting yang dilakukan untuk memodernisasi TNI sesuai dengan tantangan zaman. Yakni, ia melakukan “perampingan struktur TNI”, agar tetap menjadi alat pertahanan yang memiliki daya tempur hebat, baik di masa damai maupun perang.

Begitu banyaknya Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) serta Kodam di Indonesia, menyebabkan kurang efektifnya pengembangan TNI AD saat itu. Sehingga, diputuskan untuk melikuidasi Kogabwilhan, seiring dengan kian stabilinya keamanan di dalam negeri. Dan yang paling penting, negara bisa menghemat banyak pegeluaran anggaran untuk sistem pertahanan.

Hari ini, 18 tahun setelah wafatnya Benny (29 Agustus), kita saksikan struktur organisasi TNI justru “melebar”. Jalur Kogabwilhan dihidupkan Kembali menjadi tiga, dengan jatah perwira tinggi bintang tiga dari setiap matra (Pangkogabwilhan I dari TNI AL, Pangkogabwilhan II TNI AU dan Pangkogabwilhan III untuk TNI AD). Jumlah Kodam di era Benny diciutkan dari 16 menjadi 8. Kini di 2022, justru menjadi 15 Kodam.

Dalam buku yang ditulis salah satu stafnya yang menjadi Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI, Marsekal Muda TNI Teddy Rusdi (almarhum/Purn), Jenderal LB Moerdani, Generasi Jembatan TNI (2016), dikemukakan tentang rencana Benny yang sudah cukup lama memperhatikan soal reorganisasi TNI, peningkatan profesionalisme prajurit (small combat unit) dan efisiensi anggaran.
Profesionalisme prajurit tetap menjadi prioritas
Sebenarnya kebijakan yang ditempuh Benny di masanya, masih relevan bila diterapkan sekarang. Apalagi kondisi keuangan negara saat ini sedang serba sulit. Kebijakan reformasi atau reorganisasi TNI di masa Bennya untuk justru memberi penekanan pada kesejahteraan prajurit dan perlengkapannya atau alat utama sistem senjata (alutsista). Bukan memperbesar organisasi bagi perwira tingginya (top heavy). Karena dengan banyaknya perwira tinggi, konsekuensinya anggaran yang disediakan untuk jabatan tersebut juga sangat besar (abriyanto/wartawan IndonesiaMandiri).

Foto: istimewa
Lebih baru Lebih lama