Bakamla RI Sosialisasi Kebijakan Di Lingkungan Akademisi

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia 
Jakarta (Indonesia Mandiri) – “Bakamla RI hanya ditunjuk sebagai koordinator yang mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan keamanan laut, penyusunan rencana patroli nasional, pembentukan tim kerja pemantauan keamanan dan keselamatan laut dan monev penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh Kemenkopolhukam.”, papar Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia dalam Kuliah Umum secara daring terkait Arah Kebijakan Pasca diterbitkannya PP Nomor 13 Tahun 2022 dengan Center for Sustainable Ocean Policy (CSOP) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemarin.

Dalam materi yang disampaikannya, Laksdya TNI Aan menyampaikan poin-poin strategis yang diatur dalam PP Nomor 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (PKKPH). Lebih lanjut,  pimpinan tertinggi di Bakamla RI ini turut mengupas tuntas isi dan rencana tindak lanjut serta output yang diharapkan dari PP Nomor 13/2022.

Personil Bakamla RI
"Secara garis besar, kesimpulan yang dapat diambil dari PP Nomor 13 Tahun 2022 tentang PKKPH adalah peraturan ini sama sekali tidak mengambil alih kewenangan penyidikan dan penindakan yang sudah ada sebelumnya, tetapi lebih pada mendorong adanya sinergi patroli atau penindakan untuk efektifitas dan efisiensi”, jelasnya.

Sosialisasi kebijakan Bakamla di lingkungan akademisi ini, juga mendatangkan narasumber lainnya seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD selaku Pembicara Kunci, Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksma TNI Kresno Buntoro, Ph.D., dan CEO Indonesia Ocean Justice Initiative Dr. Ahmad Santosa (bp).

Lebih baru Lebih lama