Bakamla RI-Australia Perkuat Kerjasama Maritim

Latihan dengan tajuk Maritime Security Desktop Exercie (MSDE) yang berlangsung ke sebelas kalinya selama tiga hari, resmi dibuka Deputi Operasi dan La

Banyak hal dibahas dalam acara Maritime Security Desktop Exercise

Jakarta (Indonesia Mandiri) – Latihan dengan tajuk Maritime Security Desktop Exercie (MSDE) yang berlangsung ke sebelas kalinya selama tiga hari, resmi dibuka Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksda Bakamla I Gusti Kompiang Aribawa, mewakili Kepala Bakamla RI (8/6).

Di hari pertama, latihan fokus kepada pengantar United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), membahas mengenai Hukum Laut. Kegiatan ini turut menghadirkan para ahli di bidang Hukum Laut. Sebut saja Prof. Stuart Kaye selaku Director of the Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS) di Universitas Wolongong, Australia.

Selain itu, narasumber dan fasilitator lainnya juga didatangkan, seperti Dosen Universitas Wolongong Dr. Leonardo Bernard, perwakilan Maritime Border Command/MBC Daniel Arnold, Komandan Kolat Koarmada RI Laksma TNI Arief Badrudin dan Fungsional Diplomat, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kemlu RI Ahmad Almaududy Amri.

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Bakamla RI dengan Australia, dalam hal ini Maritime Border Command (MBC) dan Australia Border Force (ABF), mendatangkan perwakilan peserta dari sejumlah negara tetangga, seperti anggota Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM).

Latihan ini melibatkan banyak negara

Dari 21 negara undangan, 16 negara turut hadir melalui daring, seperti Australia, Bahrain, Banglades, Brunei Darussalam, Kamboja, Jepang, Maladewa, Papua Nugini, Flipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Turki, dan Vietnam. Tidak hanya itu, sejumlah peserta turut hadir secara luring, terlebih lagi peserta dari stakeholder pemerintah Indonesia.

Acara ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan aparat keamanan maritim regional dalam memerangi berbagai insiden keamanan maritim sesuai dengan hukum internasional yang berlaku (ma).