Bakamla RI-DPD RI Studi Banding Kemaritiman Di Australia

Delegasi Indonesia bersama petinggi Pemerintah Australia
Canberra
 (IndonesiaMandiri) – Bakamla RI bersama DPD/Dewan Perwakilan Daerah RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Parlemen dan sejumlah stakeholder pemerintah bidang maritim di Canberra, Australia. Kegiatan ini merupakan rangkaian studi banding DPD RI guna mendapatkan data dukung penyusunan kajian akademis revisi undang-undang kelautan.

Ketua Delegasi dari Indonesia yang sekaligus Wakil Ketua-1 DPD RI Nono Sampono bersama Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, diterima oleh Dubes RI untuk Australia Y.M. Siswo Pramono. Dubes beri gambaran gambaran tentang hubungan Indonesia-Australia berkembang dengan sangat baik sebagai sebuah strategic partnership.

Dalam Kunker yang berlangsung sejak Senin (11/4), pertama dikunjungi ke Parlemen. Delegasi Indonesia diterima oleh Anggota Parlemen. Pihak Parlemen berharap akan peningkatan kerja sama kedua negara, serta sepakat pembangunan maritim bsangat penting untuk menopang kepentingan nasional RI-Australia.

Lalu mendatangi DFAT (Department of Foreign and Trade) dan diterima Chief of DFAT Craig Chittick. Dikemukakan kebijakan pemerintah Australia lebih pada pencegahan di luar yurisdiksi atau dari asal kedatangan orang dan barang. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prosedur dan pengawasan ketat terhadap lalu lintas barang, yang juga erat kaitannya dengan proses kerja sama bilateral.

Selain itu, bertemu dengan Mick Kinley Chief Executive Director AMSA (Australian Maritime Safety Authority), memaparkan tentang tugas, peran, sumber daya, regulasi dan aspek terkait sertifikasi, keselamatan kapal dan lingkungan. Sebagai badan statuta authority di bawah Pemerintah Australia, dibentuk berdasarkan UU dalam melakukan tugas tertentu.  AMSA berdiri 1990, di bawah Departement of Transportation, tugasnya menjamin keselamatan maritim melalui pengawasan keselamatan awak, kapal dan lingkungan.

AMSA tidak memiliki sarana patroli namun berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam rekam jejak kolaborari dengan RI, AMSA pernah bekerja sama dengan Basarnas saat menyelamatkan kapal ikan Indonesia bernama lambung Bandar Nelayan. Saat itu, kapal tersebut tenggelam di Samudera Hindia pada awal tahun 2021.

Lembaga lain yang serupa dengan AMSA dalam bidang perikanan adalah AFMA (Australian Fisheries Management Authority). Chairperson AFMA Wez Norris menjelaskan, sebagai lembaga statuta authority berada di bawah Departemen Agriculture and Water Resources, tugasnya mengelola perikanan di Australia. AFMA tak memiliki aset patroli, karena sifat pengawasan pengelolaannya, 95% kegiatan dilaksanakan di pelabuhan. Sisanya jika diperlukan kegiatan patroli, AFMA koordinasi dengan ABF (Australian Border Force) atau MBC (Maritime Border Command).

Komisioner ABF Michael Outram saat menerima delegasi menyatakan, tantangan pengamanan perbatasan mengalami peningkatan kompleksitas. Menurut Outram, sebagai lembaga pemerintah yang baru dibentuk 2015 dan meleburkan beberapa lembaga antara lain Customs, Immigration, dan Polisi Federal, pada awalnya mengalami tantangan saat bertugas. Namun seiring perkembangan waktu, maka sistem semakin berjalan dengan baik dengan hasil cukup optimal. 

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia bersama koleganya di Australia
Dalam bidang maritim, ABF memiliki tugas melindungi perbatasan laut melalui pengawasan dan penindakan terhadap ancaman maritim. Tugas ini dilakukan MBC sebagai agensi maritim yang menggunakan aset dari ABF dan ADF (Australian Defence Force) untuk melakukan operasi penegakan hukum di laut.

Aksi tersebut termasuk menindak dan menangkal semua ancaman maritim. Secara defakto, MBC berperan sebagai Coast Guard Australia. MBC dikepalai perwira bintang dua dari Angkatan Laut Australia. Pada kesempatan sama, Chief of MBC RADM Justin Jones menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang telah dilakukan bersama Bakamla RI melalui sejumlah latihan dan patroli terkoordinasi Gannet di perbatasan RI-Australia (ma).

Lebih baru Lebih lama