Krisis Ukraina-Rusia Memicu Perang Dunia III?

Masyarakat sipil jadi korban karena harus mengungsi
Jakarta (IndonesiaMandiri) – Sudah lebih seminggu ini terjadi perang bersenjata di Ukraina. Di dunia maya tak kalah serunya dengan perang opini, saling pengaruh satu sama lain.  Akankah perang ini berkelanjutan dan berdampak lebih luas secara global?

Seminggu setelah pihak Rusia mulai menyerak beberapa wilayah di Ukraina, harga minyak mentah sudah menyentuh harga US$100 per barrel.  Lalu lintas penerbangan dan pelayaran juga terpengaruh dengan ditutupnya beberapa kawasan udara dan blokade jalur laut bagi pesawat dan kapal dari dan ke Rusia.

Namun ada hal yang menarik dari konflik tersebut.  Apakah Ukraina sebagai Negara yang berdaulat, ataukah hanya umpan awal bagi Uni Eropa dan kekuatan militer NATO untuk memperluas wilayah dan pengaruhnya.  Atau, ini merupakan ambisi dari Rusia seperti yang banyak diberitakan oleh media masa ‘Barat’.

Perang tersebut tidaklah berdiri sendiri. Sejak runtuhnya Uni Soviet dan bubarnya Pakta Warssawa, NATO dan Uni Eropa segera melebarkan sayapnya dengan memasukkan beberapa Negara yang sebelumnya tergabung dalam Uni Soviet, Negara yang tadinya merupakan anggota blok Pakta Warsawa di awal era 2000an.  Setidaknya; Slovenia – tadinya bagian dari Yugoslavia, Negara Baltik dari Estonia, Latvia, Bulgaria, Romania, Slovakia, dan Lithuania.

Sejak itu sering terjadi perang diplomasi antara NATO (Baca: Amerika Serikat) dengan Rusia.  Demikian juga dengan terjadinya beberapa ketidak stabilan di kawasan Ukraina, sehingga terjadi konflik terbuka antara Rusia, kekuatan yang pro-Rusia, dan Belarus, melawan kekuatan Ukraina dan simpatisannya, terjadi pada Februari 2014.  Konflik dipicu oleh status Crimea Serta bagian wilayah Donbas, dan Revolution of Dignity.

Revolution of Dignity atau Maiden Revolution, terjadi di Ukraina pada Februari 2014 sebagai puncak dari kegiatan protes Euromaidan, berupa gelombang demonstrasi dan kekacauan sipil di Ukraina yang meledak sejak malam  21 November 2013 di lapangan Maidan Nezlezhnosti, Kyiv. 

Protes dipicu oleh keputusan pemerintah Ukraina untuk menunda penanda-tanganan Asosiasi Politik dan perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Ukraina pada pertemuan Eastern Partnership bertempat di Vilnius, Lithuania, dan memilih menjalin hubungan dengan Rusia dan Eurasian Economic Union.  Protes ini menuntut Presiden Ukraina Viktor Yunokovych untuk mundur, serta kipas-kipas dari berbagai LSM Internasional.  Gelombang protes tersebut akhirnya berakhir dengan revolusi 2014, dikenal sebagai Revolution of Dignity.

Status Crimea, Republik Crimea oleh Rusia dianggap sebagai distrik federal. Namun pada 28 Juli 2016, status Crimea sebagai distrik federal dihapus, dan Crimea masuk ke Southern Federal Distric, yang di wiyah sebelah Baratnya berbatasan dengan Ukraina, Laut Azov dan Laut Hitam. Namun Pemerintah Ukraina tidak mengakui klaim Kedaulatan Republik Crimea, baik secara otoomi maupun referendum sebagai dasar kelangsungan status Crimea. 

Paska konflik 2014, Ukraina membentuk badan untuk mengontrol wilayah Krimea, Donetsk, dan Luhansk.  Badan pengawas wilayah setingkat Kementrian tersebut didirikan pada 20 April 2016 The Ministry of Temporarily Occupied Territories).  Apakah konflik terbuka di Ukraina itu berdiri sendiri atau ada campur tangan dari luar Ukraina dan Rusia.

Pada konflik kali ini secara transparan terlihat adanya pengaruh besar dari Amerika Serikat dan NATO untuk terjadinya perang terbuka di Ukraina.  Rusia menempatkan ratusan ribu personil pasukan lengkap dengan berbagai peralatannya dekat perbatasan dengan Ukraina.  Hal ini segera menjadi berita, Rusia yang beralasan mengadakan latihan, diterjemahkan sebagai persiapan untuk menyerbu Ukraina.

Diplomasi atau perundingan merupakan upaya untuk mencegah perang sebenarnya sudah dilakukan antara pihak Rusia dengan pihak NATO maupun Uni Eropa, namun upaya dialog akhirnya pada tanggal 22 Pebruari 2022 dibatalkan sepihak oleh pihak Amerika Serikat. 24 Pebruari 2022, Rusia melancarkan serangannya ke wilayah Ukraina.

Perang bersenjata Ukraina-Rusia memicu perdagangan senjata
Pada tahap dialog, NATO telah memperiapkan pasokan persenjataan dan peralatan ke wilayah Ukraina.  Di wilayah-wilayah Negara seperti Polandia, Hungaria dan sebagainya juga telah dikirim perkuatan personil militer dan peralatan tempurnya oleh Negara-negara anggota NATO.  Berikutnya, presiden Ukraina juga langsung menandatangani keanggotaan Uni Eropa.

Ukraina ‘dipaksa’ untuk menghadapi serangan Rusia ditahap awal, dengan dukungan persenjataan.  Kemungkinan, rakyat Ukraina yang tidak mau bereperang juga terpaksa harus turut berjuang atas nama membela keutuhan negaranya, walau tidak sedikit yang mengungsi keluar wilayah.

Sampai disini dapat diprediksi nasib Ukraina kedepan; bila Rusia dipukul mundur dan perang berakhir, Ukraina akan tunduk dibawah Uni Eropa dan NATO. Tidak tertutup kemungkinan NATO akan membuat pangkalnnya di wilayah Ukraina. Bila Rusia berhasil menguasai Ukraina dan perang berhenti, akan timbul era Perang Dengin tahap ke-2.

Atau skenario terburuk, NATO tidak mau kehilangan muka, maka akan pecah Perang Dunia ke-3 yang dhsyat bagi sejarah ummat manusia. Dari  tiga pandangan kemungkinan diatas, Ukraina akhirnya akan sulit menjadi sebuah Negara yang berdaulat penuh tanpa pengaruh dari luar.

Kita berdoa agar eskalasi perang tidak terus membesar dan dapat diupayakan penyelesaian yang baik antar pihak, ataupun atas bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang saat ini sulit diterka kenetralannya (M.ALI HAROEN).

Foto: Istimewa

Lebih baru Lebih lama