Para Dekan Fakultas Kehutanan se-Indonesia beri masukan untuk IKN Jakarta ( IndonesiaMandiri ) – Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan/LHK...
Para Dekan Fakultas Kehutanan se-Indonesia beri masukan untuk IKN |
Kelak IKN menjadi contoh bagi wilayah lain dalam desainnya sesuai kondisi alam, dan prosesnya merefleksikan rendah emisi.
"Kita akan terus melangkah tentang hal ini, karena apa yang dilaksanakan di IKN sekaligus menjadi contoh dan bisa jadi pararel. Artinya tidak menunggu jadi baru dicontoh wilayah lain, karena memang prosesnya lama. Paling tidak dalam tahun ini kita mulai, dalam 3-4 tahun begitu sudah terlihat progresnya," kata Siti, saat Diskusi Langkah-Langkah Operasional Penerapan Forest City IKN dan Workshop FoLU Net Sink 2030, di Balikpapan, Provinsi Kaltim (23/3).
Siti kembali menekankan, kegiatan RHL menjadi salah satu program prioritas KLHK dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia, khususnya di Kaltim, dimana IKN berada.
"Yang penting publiknya jangan mix-up, jangan tercampur-campur cara berpikir dan melihat perkembangan pembangunan IKN ini. Saya tidak akan banyak masuk ke dimensi lain, kecuali hanya bagaimana IKN ini dibangun. Tapi lingkungannya malah jadi lebih baik, dan itu yang diminta oleh Bapak Presiden," papar Siti.
Pada diskusi ini, setiap dekan dari Fakultas Kehutanan se-Indonesia yang tergabung Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA), mendapat kesempatan menyampaikan masukan berdasarkan keilmuan dan pengalamannya.
Dalam catatan dari para akademisi, salah satunya menekankan aspek sosial ekonomi sangat penting, di samping aspek fisik.
"Kami mendapat banyak masukan dan bagus-bagus. Tadi saya mencoba menjelaskan juga apa yang telah berkembang, karena secara keilmuan akan terjadi banyak perkembangan dari rumpun keilmuan lingkungan maupun kehutanan. Jadi semuanya tadi mempunyai catatan yang sangat baik," puji Siti.
Menteri LHK Siti Nurbaya (baju merah) |
Ditegaskan Siti, dalam prosenya IKN terapkan prinsip rendah emisi, memberikan nilai ekonomi karbon bagi rakyat, keadilan kepada masyarakat hukum adat, dan seterusnya (dh).