Bakamla RI Zona Tengah-PSDKP Bitung Kawal Kebijakan Ekonomi Biru

Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Laksma Bakamla Hanarko Djodi Pamungkas menerima kunjungan Kepala Pangkalan PSDKP (Pengawasan dan Sumberdaya K

Kedua instansi selalu sinergi dalam mengelola/mengamankan laut

Manado/Sulut (IndonesiaMandiri) – Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Laksma Bakamla Hanarko Djodi Pamungkas  menerima kunjungan Kepala Pangkalan PSDKP (Pengawasan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian KKP) Harlym Raya Maharbhakti, di Kantor Kamla Zona Maritim Tengah,Kota Manado, Sulawesi Utara (3/3).

Kedatangan Kepala Pangkalan PSDKP beserta jajarannya adalah untuk meningkatkan sinergitas antara Bakamla RI Zona Tengah dengan PSDKP Bitung guna menjalankan pengawasan terintegrasi dalam implementasi program ekonomi biru yang telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2021.

Harlym Raka mengatakan, pengawasan yang mengedepankan sinergitas antar instansi di laut, kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana dan sistem teknologi pengawasan. “Ini menjadi senjata kita bersama dalam mengawal tiga program terobosan Ekonomi Biru di tahun 2022,” jelasnya.

Intinya, Bakamla RI dan PSDKP memiliki visi sama untuk mengawal pelaksanaan program Ekonomi biru di bidang kelautan dan perikanan. “Hal ini perlu dilakukan bersama agar pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berjalan tertib dan bertanggung jawab serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang mengedepankan aspek kelestarian dan keberlanjutan,” papar Laksma Bakamla Hanarko.

Bakamla RI memperkuat sistem peringatan dini di berbagai daerah

Bakamla Zona Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi mencakup 12 provinsi yang berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Dan, ada rencana penguatan sistem pemantauan milik Bakamla di 2022. Saat ini Bakamla akan membangun sebanyak 11 Kantor  Sistem Peringatan Dini di wilayah  Zona Maritim Tengah.

“Pembangunan sistem peringatan dini merupakan cita cita awal berdirinya Bakamla dengan pemanfaatan teknologi tinggi, serta peningkatan kemampuan personel Bakamla yang handal dengan harapkan bisa mengefisiensikan birokrasi untuk kejayaan NKRI di sektor maritim,” terang Laksma Bakamla Hanarko Jodhi (bp).