Di Halaman Rumah Sendiri, Mau Terbang Izin Negara Tetangga?

Masalah Fir Indonesia-Singapura terkait martabat bangsa
Jakarta (IndonesiaMandiri) – “Pelaksanaan operasi dan latihan AU (Angkatan Udara), yang secara universal diketahui sebagai kegiatan tertutup, menjadi sulit dilaksanakan. Inilah esensi mengapa saya dulu mempermasalahkan FIR di perairan selat Malaka dan Kepulauan Riau,” tutur Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, mantan Kepala Staf TNI AU periode 2002-2005.

Chappy yang juga pendiri dan Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, membahas soal FIR (flight information region) tersebut antara Indonesia-Singapura, dalam Webinar Obrolan Hati Pena #24 di Jakarta (3/2), diadakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia, SATUPENA.

Masalah FIR kian marak dibahas belakangan ini, karena terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam Leaders’ Retreat Indonesia-Singapura (25/1).

“Sementara dengan penandatanganan perjanjian Fir maka ruang lingkup Fir Jakarta akan melingkupi seluruh udara teritorial Indonesia terutama di perairan sekitar kepulauan Riau dan kepulauan Natuna,” jelas Jokowi.

Menurut Chappy, pendelegasian Fir Indonesia ke Singapura hanyalah salah satu dari banyak masalah kedirgantaraan di Indonesia. Pendelegasian FIR tak boleh direduksi sebagai bukan urusan kedaulatan, atau semata soal untung-rugi, karena ini menyangkut martabat bangsa.

Chappy juga menyesalkan, banyak yang berkomentar di media tak memahami esensi persoalan. Misalnya, isu FIR difokuskan ke masalah untung-rugi. Padahal, esensinya sangat jauh dari sekedar “soal untung-rugi.”

Chappy Hakim
Dalam sebuah tulisannya, Chappy menyebut, bila kita hendak terbang dari Tanjung Pinang ke Natuna, wilayah kedaulatan Indonesia, kita harus memohon ijin terlebih dahulu ke otoritas penerbangan Singapura. Jangankan terbang, untuk menghidupkan mesin saja kita harus minta ijin “starting engine clearance” dari Singapura.   Apakah ini tidak ada hubungannya dengan kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka.   Kita di halaman rumah sendiri, untuk bergerak saja harus minta ijin terlebih dahulu kepada tetangga rumah yang jauh lebih kecil.  

Chappy lebih memandang FIR sebagai masalah martabat dan kedaulatan sebuah bangsa. Jadi, Chappy menyarankan agar pihak-pihak yang berkompeten membahas soal Fir untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang baik. Tak perlu saling menyalahkan satu sama lain (ma).

Lebih baru Lebih lama