Kepala Bakamla RI: Negara Harus Hadir Di Perbatasan

“Karang Singa yang sempat diklaim Malaysia itu saat ini perlu di bangun fasilitas oleh Pemerintah Pusat, mulai dari suar dan lainnya. Ini menjadi simb

Mendagri Tito Karnavian dengarkan penjelasan Kabakamla Laksdya TNI Aan Kurnia di KN Nipah-321

Batam/Kepri (IndonesiaMandiri) – “Karang Singa yang sempat diklaim Malaysia itu saat ini perlu di bangun fasilitas oleh Pemerintah Pusat, mulai dari suar dan lainnya. Ini menjadi simbol bahwa negara hadir di perbatasan," jelas Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia.

Menggunakan kapal patrol Bakamla, KN Pulau Nipah-321 dengan jarak tempuh dua jam dari dermaga Batu Ampar, Batam menuju Karang Singa di perairan utara Pulau Bintan, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (13/1), Kepala Bakamla mengajak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI M. Herindra dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

Laksdya TNI Aan mengatakan, sudah seharusnya simbol negara hadir di Karang Singa yang menjadi wilayah kedaulatan NKRI. Ini bisa ditunjukkan dengan kehadiran aparat pemerintah, nelayan maupun pembangunan. Perlu diketahui, Karang Singa terletak di Perairan utara dari Pulau Bintan, Provinsi Kepri, merupakan daerah perbatasan negara RI dengan Malaysia dan Singapura.

Di perairan internasional perbatasan internasional ini, negara Singapura telah menguasai teritorial Batu Putih (Pedra Branca). Negara Malaysia menguasai Karang Tengah (Middle Rock). Penguasaan teritorial dari dua negara tersebut, sudah diputuskan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice).

Hadirnya Bakamla RI di perbatasan sebagai representasi negara

Laksdya TNI Aan menambahkan, kapal Bakamla RI akan secara terus menerus gelar kekuatan sebagai bukti Bakamla sebagai simbol negara hadir dengan patroli mengamankan daerah perairan perbatasan tersebut. Ia juga berharap agar tak hanya Bakamla RI hadir disana. Tapi penegak hukum lainnya dan pelaku ekonomi turut hadir sebagai bukti negara turut serta memajukan wilayah perbatasan (ma).