Hindari Jakarta Tenggelam, Pemerintah Bangun Sistem Penyediaan Air Minum

Menko Luhut, Menteri PUPR Basuki, Mendagri Tito dan Gubernur Anies
Jakarta (IndonesiaMandiri) – “Isu Jakarta tenggelam menjadi alarm bagi pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah secara terus menerus oleh masyarakat. Pemerintah merespon hal tersebut dan mengambil inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta,” ucap Menteri coordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi/Kemenko Marves Luhut B. Panjaitan.

Oleh karenanya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi/Pemprov DKI Jakarta membuat terobosan pencegahan agar ibukota negara tidak tenggelam. Salah satunya melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan untuk mengurangi ekstraksi air tanah.

Seperti adanya Nota Kesepakatan (MoU) “Sinergi Dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”, ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disaksikan Menko Marves di Jakarta (3/1).

Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta telah menyusun perencanaan bersama (Joint Planning), sinergikan proyek SPAM dan dituangkan dalam MoU mencakup rincian program, jangka waktu serta skema pembiayaannya. “Meskipun kita semua terdampak Covid-19 sehingga kondisi fiskal terpengaruh, bukan berarti kita harus berhenti untuk membangun dan melayani masyarakat,” jelas Luhut.

Saat ini kondisi cakupan air minum perpipaan DKI Jakarta baru mampu memenuhi cakupan layanan seluas 64%, dan menyuplai 20.725 liter per detik air untuk 908.324 sambungan pelanggan. Akibatnya, masyarakat yang tak memiliki akses air minum perpipaan cenderung menggunakan air tanah secara terus menerus sehingga menjadi penyebab penurunan muka tanah secara cepat.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki menegaskan, kepastian penyediaan air minum ke semua lapisan masyarakat menjadi kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dan, salah satu solusi mencegah Jakarta tenggelam. Kementerian PUPR akan membangun tiga SPAM Regional melalui skema KPBU mendukung pemenuhan cakupan layanan air minum di wilayah DKI Jakarta, yaitu SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong saat ini telah berjalan, serta SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II masih dalam tahap penyiapan.

“Dengan terbangunnya 3 SPAM Regional tersebut, diharapkan dapat menambah kapasitas suplai air minum Provinsi DKI Jakarta sebesar 9.254 liter per detik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sebesar 30%,” papar Basuki. Kementerian PUPR juga akan mendukung infrastruktur hilir kepada Pemprov DKI Jakarta untuk penyerapan air minum curah tahun pertama Proyek SPAM Regional Jatiluhur I, Karian-Serpong dan fasilitasi proyek terkait pembangunan IPA Buaran III.

Dikhawatirkan permukaan tanah Jakarta terus menurun
Sesuai dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah diratifikasi sebagai target di dalam RPJMN Pemerintah Pusat dan RPJMD Pemprov DKI Jakarta, PAM JAYA sebagai BUMD dari Pemprov DKI Jakarta harus mampu menyediakan suplai tambahan sebanyak 11.150 liter per detik, dan tambahan infrastruktur distribusi yang mencakup 35% wilayah pelayanan baru untuk perpipaan ke +/- 1 juta tambahan pelanggan baru di tahun 2030.

Guna mempercepat proyek tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi melalui rangkaian pembahasan bersama antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Tito, “kami akan memberikan bantuan dalam bentuk dukungan regulasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Nota Kesepakatan tersebut dalam rangka pencapaian SPM melalui penyediaan air bersih sebagaimana amanat UU Nomor 23 tahun 2014.”

Mendukung hadirnya infrastruktur SPAM, Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan pembatasan dan pelarangan pengambilan air tanah di wilayah yang telah dilayani jaringan perpipaan PAM JAYA; sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zonasi Bebas Air Tanah. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi laju land subsidence di DKI Jakarta.

“Tahun 2030 Jakarta harus sudah mencapai 100% akses layanan air minum perpipaan, dan kami berterimakasih kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR yang berkomitmen bersama untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air minum sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat Jakarta, sekaligus solusi bagi pencegahan penurunan muka tanah di Jakarta,” ungkap Anies Baswedan (ma).

Foto: istimewa

Lebih baru Lebih lama