Bakamla RI-Vietnam Coast Guard Jalin Kerja Sama Kemaritiman

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Vietnam Coast Guard sepakat bekerja sama dalam hal keamanan dan keselamatan maritim. Ini ditua

MOU dilakukan kedua negara secara virtual

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Vietnam Coast Guard sepakat bekerja sama dalam hal keamanan dan keselamatan maritim. Ini dituangkan dalam  Memorandum of Understanding (MoU), ditandatangani Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia dan Komandan Vietnam Coast Guard Mayor Jenderal Le Quang Dao secara virtual, disaksikan secara langsung kedua negara melalui video conference di dua tempat berbeda, yakni Markas Besar Vietnam Coast Guard dan di Markas Besar Bakamla RI di Menteng, Jakarta Pusat (28/12).

MoU yang dilaksanakan di Markas Besar Bakamla RI disaksikan oleh Chargé d'affaires Kedutaan Besar Vietnam Nguyen Ngoc Vinh dan Defence Attache of Vietnam in Indonesia Senior Colonel Do Xuan Quy, Deputi Inhuker Bakamla Laksda Bakamla I Putu Arya Angga S dan Direktur Kerja sama Laksma Bakamla Sandy M Latief dan Kepala Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri Mayor Bakamla Maya Veraningsih.

“Dengan ditandatanganinya Naskah ini aka memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara Bakamla RI dan Vietnam Coast Guard,” kata Kepala Bakamla RI. Banyak kegiatan telah dilaksanakan Bakamla RI yang mengundang personel dari Vietnam Coast Guard seperti Head Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) pada program Capacity Building for Hacgam di Semarang, Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) dan Joint Commanders Coast Guard Meeting, sebagai pertemuan para komandan Coast Guard di kawasan Asia Tenggara.

Kepala Bakamla RI (duduk) tunjukkan hasil MOU

Ada enam point menjadi prioritas dalam kerja sama ini. Pertama, peningkatan kapasitas terkait keamanan dan keselamatan maritim melalui latihan bersama, pelatihan, pendidikan, lokakarya,  seminar. Kedua, gelar wicara sesama penjaga pantai. Ketiga, berbagi informasi dan komunikasi. Keempat, operasi pencarian dan penyelamatan dan kegiatan pencegahan tindak kejahatan di laut. Kelima, lawatan pelabuhan. Dan keenam, penegakan hukum termasuk pemberantasan kegiatan illegal, unregulated, dan unreported fishing dengan tetap memperhatikan kedaulatan masing-masing negara (ma).