Home » » Sikap Tidak Konsisten Greenpeace Soal Sawit Dipertanyakan KLHK

Sikap Tidak Konsisten Greenpeace Soal Sawit Dipertanyakan KLHK

Posted by Indonesia Mandiri on November 18, 2021

Greenpeace sudah melakukan kerjasama dengan industri sawit di Sumatera sejak 2011
Jakarta (IndonesiaMandiri) – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hdup dan Kehutanan/KLHK memberikan penjelasan terhadap beberapa hal yang dikemukakan lembaga swadaya masyarakat internasional, Greenpeace, dalam siaran persnya tertanggal 2 November 2021. Greenpeace mencatat selama 2002-2019, deforestasi hampir 1,69 juta hektar di konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan seluas 2,77 juta hektar kebun sawit.

Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menyampaikan, Greenpeace tentu menyadari laju deforestasi Indonesia dari tahun ke tahun pada periode tersebut. Karena  diantaranya Greenpeace turut ambil bagian dalam kerjasama yang dilakukannya  dengan sejumlah perusahaan sawit dan kehutanan di Indonesia, dalam kurun waktu 2011 hingga 2018. 

Pada 2011, Greenpeace mulai berkolaborasi dengan perusahaan grup sawit yang cukup besar. Seperti menunjukkan bagaimana tidak mudahnya suatu grup bisnis sawit untuk melepaskan dirinya dari deforestasi, pengeringan gambut serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik yang terjadi pada konsesi-konsesi grup sawit itu sendiri maupun rantai pasokannya. Dalam periode itu Greepeace  kerjasama dengan perusahaan tersebut.

Lalu, kisah Bambang, pada 2013 Greenpeace juga berkolaborasi dengan grup perusahaan industri pulp dan kertas, di Sumatera. Selama berkolaborasi dengan Greenpeace, perusahaan tersebut masih terkait dengan deforestasi, melakukan pengeringan gambut, pembukaan kanal-kanal baru sepanjang ratusan kilometer; sehingga perusahaan tersebut mengalami karhutla yang  luas.

“Menteri LHK memberikan sanksi-sanksi kepada sejumlah perusahaan grup besar  tersebut serta  perusahaan lainnya  dari kejadian Karhutla 2015; pembukaan kanal-kanal baru serta kegiatan  penanaman  akasia di atas areal terbakar. Sanksi-sanksi itu diberikan pemerintah justru pada saat Greenpeace masih dalam kerja bersama, dalam kolaborasinya dengan  perusahaan dimaksud,”jelas Bambang.

Menurut Bambang, Greenpeace tentu memiliki pemahaman dan pengalaman yang cukup  atas isu deforestasi, pengeringan gambut dan karhutla;  karena dia pernah secara dekat berkolaborasi dengan grup besar perusahaan  sektor sawit dan pulp/kertas bertahun-tahun lamanya.

“Saya saksi sejarah, bagaimana proses kolaborasi Greenpeace dengan grup perusahaan besar tertentu itu  dideklarasikan pada tahun 2013 tersebut. Greenpeace tidak memberikan syarat kepada perusahaan dimaksud  untuk tidak boleh beroperasi pada areal izin-izin usahanya yang sedang berlangsung di lahan gambut,” ungkap Sekjen KLHK.

Bahkan, “Greenpeace juga tidak mensyaratkan agar perusahaan itu  menyerahkan izin-izin usahanya di lahan gambut kepada pemerintah untuk dicabut. Mengapa Greenpeace sekarang mendesak pemerintah untuk mencabut izin-izin usaha di lahan gambut? Ini menunjukkan posisi Greenpeace yang tidak konsisten,” tanya Sekjen KLHK.

Sekjen KLHK Bambang Hendroyono
Intinya, Bambang sangat heran dengan sikap Greenpeace sekarang yang justru mempersoalkan sawit di kawasan hutan. Bukankah Greenpeace telah bertahun-tahun lamanya berkolaborasi dengan grup sawit yang memiliki sawit di dalam kawasan hutan (ma).

Terimakasih sudah membaca & membagikan link Indonesia Mandiri

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Defense Equipment