“Laut Sulawesi yang berdekatan dengan Samudera Pasifik, sudah barang tentu menjadi rute pelayaran internasional yang strategis. Oleh sebab itu, Indon
 |
| Bakamla ikut menjaga perbatasan kedaulatan negara di setiap ALKI |
Hal tersebut diutarakan Laksda Bakamla Tatit membacakan sambutan Kepala Bakamla RI dalam Rapat Kerja Teknis/Rakernis Perumusan Strategi Kamla, berlangsung selama dua hari ini, di Jakarta, secara hybrid (1/11). “Peningkatan Kolaborasi Pengamanan Laut Sulawesi - Sulu” merupakan tema yang diangkat dalam rakernis kali ini, untuk mewujudkan sinergitas pengelolaan keamanan dan keselamatan laut secara terpadu, khususnya di Laut Sulawesi - Sulu.
“Terkait dengan ALKI II, pada dasarnya Laut Sulawesi - Sulu adalah Tri Border Area yang melibatkan tiga negara, yaitu Indonesia, Filipina dan Malaysia. Dengan demikian, kompleksitas di area tersebut harus diminimalisir oleh berbagai pihak terkait di Indonesia dan negara tetangga”, papar Laksda Tatit.
Narasumber dari Kabid Komunikasi dan Informatika Sekretariat Kabinet Arnando J.P. Siregar membahas tentang Penguatan Kolaborasi di Dalam dan Luar Negeri Terkait Penanggulangan serta Penanganan Ancaman di Laut Sulawesi - Sulu. Lalu Kasubdit Direktorat Asia Pasifik Badan Intelijen Negara Samsul Harnoto soal Ancaman Kejahatan Lintas Batas Negara di Wilayah Laut Sulawesi - Sulu.
 |
| Peserta Rakernis membahas ALKI II di Perairan Sulawesi |
Sementara Analis PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan M. Ikhsan mengulas tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 untuk Laut Sulawesi - Sulu.
Direktur Strategi Keamanan Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Joko Sutrisno, M.Si(Han) menyatakan, pengaturan penjagaan keamanan laut pada Tri Border Area cenderung memiliki kompleksitas tinggi. “Pengamanan Tri Border Area cukup kompleks karena berkaitan dengan kolaborasi antar aparat penegak hukum di tiga negara”, terangnya (bp).
