"Narasi besar tentang Haluan Maritim Indonesia telah diamanatkan sejak presiden pertama RI, Ir. Soekarno, yang kemudian terus dilanjutkan oleh setiap
Potensi kebaharian Indonesia perlu terus ditingkatkan |
Tujuan pertemuan ini terutama untuk memperoleh respon dan masukan dalam menyempurnakan Dokumen HMN 2045. Saat ini, tambah Agung, sebagai upaya menjadikan Indonesia kembali menjadi negara Bahari yang mampu menguasai laut serta mengelola sumber daya di dalamnya, dicanangkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia melalui penyusunan Haluan Maritim Nasional.
Kemenko Marves menjadi salah satu lembaga yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan setiap visi dan misi yang telah disusun sebagai turunan dari narasi besar tersebut.
Pada 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang pertama akan berakhir. "Selanjutnya kita akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang kedua untuk kurun waktu tahun 2025-2045 yang perlu dijiwai oleh nilai pembangunan kemaritiman,” jelas Agung.
Agar visi Poros Maritim Dunia dapat tercapai dan proses implementasi berjalan efektif dan efisien, maka pada 23 April 2021 diterbitkan SK Menko Marves Nomor 78 S/2021 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Konsep Haluan Maritim Nasional. Disini, Kemenko Marves bertugas merumuskan, mengidentifikasi, menganalisis, serta menyiapkan data dan informasi terkait penyusunan draft awal konsep Haluan Maritim.
Kepala Biro Komunikasi Kemenko Marves Andreas Dipi Patria menyebut disusunnya Haluan Maritim Nasional (HMN) 2045, “untuk mengisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode 2025 – 2045. Di dalam dokumen perencanaan jangka panjang tersebut, lanjut Andreas, mengintegrasikan Haluan Maritim Nasional, Visi dan misi Presiden/Wakil Presiden, dan Isu mutakhir yang berkembang.
Pemerintah melalui Kemenko Marves kawal kebijakan Haluan maritim nasional |