Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Maluku
Menko Luhut, Menhub Budi dan Gubernur Maluku Murad |
"Sepanjang itu dilakukan untuk kepentingan nasional, nggak ada conflict of interest, just do it. Nggak akan ada masalah. Kalau mau maju, kita harus ubah pola pikir dan mau kolaborasi," ucap Luhut.
Luhut menyebutkan, kota Ambon membutuhkan "sentuhan-sentuhan" dari pusat. "Saya kesini untuk mendengarkan permasalahan dan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang diambil karena Ambon membutuhkan dukungan pemerintah pusat," tambahnya.
Pelabuhan baru Ambon nantinya akan diintegrasikan dengan pusat kegiatan perikanan dan dirancang untuk mewujudkan Provinsi Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (M-LIN). Program ini didorong agar meningkatkan jumlah ekspor dan dalam jangka panjang memunculkan multipplier effect menyejahterakan masyarakat.
Sebagai wilayah dengan produksi ikan melimpah, dalam pembangunan pelabuhan baru ditemui beberapa permasalahan, seperti pelabuhan kargo dan petikemas eksisting yang akan mencapai kapasitas maksimum dalam 10-15 tahun mendatang, padatnya akses keluar-masuk Teluk Ambon, dan perlabuhan perikanan yang telah melebihi kapasitas.
Jadi, pelabuhan baru Ambon mengusung konsep terintegrasi. "Pelabuhan tersebut akan dibangun menggunakan APBN dan ditambah dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha," papar Menhub Budi.
Kini, sudah dibuat percepatan pembangunan karena proyek ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional. "Tetapi dalam implementasinya, kita harus rangkul Pelindo IV dalam program KPBU," ujarnya. Rencananya, pada Desember 2021 akan dilaksanakan groundbreaking pelabuhan.
Gubernur Maluku pun menyampaikan, lahan sudah selesai dibebaskan sejak adanya Peraturan Presiden mengenai percepatan pembangunan pelabuhan. "Ini pun menjadi pemantik bagi kami, pemerintah daerah, karena 3 dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dapat ditemukan di Maluku," bahas Gubernur.
Pelabuhan ini diharapkan mampu menjadi pusat beberapa kegiatan, antara lain terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perikanan, kawasan industri logistik, terminal liquefied natural gas dan pembangkit listrik. Kemudian, untuk pendanaan 2022-2024 akan memanfaatkan maritime fund atau biaya dari sektor privat.
Selain itu, dari egi lingkungan, pemerintah pusat mendorong agar pelabuhan baru memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT). Luhut meminta agar PT PLN bantu cari potensi pemanfaatan tidal wave, geothermal, dan angin di Provinsi Maluku.
Serta, Luhut mendorong keterlibatan mahasiswa Universitas Pattimura supaya ada transfer pengetahuan kepada generasi penerus dan masyarakat setempat untuk terlibat dalam pembangunan pelabuhan baru (ma).