Pengembangan Infrastruktur Dasar Di Pulau 3T Perlu Inovasi Khusus

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Pemerintah terus mengupayakan pembangunan infrastruktur yang merata di Indonesia, termasuk di Pulau Terdepan, Terluar dan

Keberadaan pembangunan pulau terdepan, terluar dan tertinggal (3T) tetap menjadi perhatian

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Pemerintah terus mengupayakan pembangunan infrastruktur yang merata di Indonesia, termasuk di Pulau Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Karena pembangunan infrastruktur diPulau 3T bersinergi dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Sejak periode kedua Presiden Jokowi, Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air (Asdep IDPSDA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)  menyebut, pihaknya mengawal pembangunan infrastruktur dasar di 3T. “Namun karena tahun 2020 terjadi pandemi, maka pembangunan mengalami sedikit hambatan sehingga memerlukan percepatan pembangunan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota,” bebernya. 

Kini, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves lewat Webinar Alternatif Bahan Konstruksi Pembangunan Jalan Trans Pulau Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), kembali membahas srategi pengembangan infrastruktur dasar di 18 pulau 3T (31/8). Tujuannya, agar menunjang perekonomian, mewujudkan pertahanan dan keamanan, serta keberlanjutan ekologi di sekitarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake menyampaikan, “kegiatan ini diadakan sebagai platform untuk berdiskusi dan merupakan bentuk dukungan kami dalam rangka koordinasi di bidang infrastruktur dan transportasi, sekaligus menjalankan fungsi Delivery Assurance Unit dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSN dan Major Project RPJMN.

Diantara 18 pulau 3T, ada tiga pulau belum terdapat akses jalan nasional, yaitu Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, Pulau Enggano di Bengkulu, dan Pulau Kei Besar di Maluku. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) III Sultan B. Najamudin mengatakan, pembangunan infrastruktur di tiga wilayah tersebut tidaklah mudah.  

Kemenko Marves bersama instansi terkait percepat pengembangan Pulau 3T

Pembangunan infrastruktur di Kepulauan Mentawai, Pulau Enggano dan Pulau Kei Besar tidak memakan biaya sedikit. Oleh sebab itu, diperlukan identifikasi potensi wilayah supaya dapat ditentukan bahan konstruksi yang efisien dan optimal untuk pembangunan jalan, sesuai dengan karakteristik lokasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Intinya, perlu inovasi khusus.

Selain itu, penting untuk memilih bahan konstruksi produksi dalam negeri, seperti Aspal Buton dan teknologi lainnya. “Kita perlu mengembangkan terus mendorong pemanfaatan material lokal untuk mendukung program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan memanfaatkan material sederhana, lokal, murah, mudah, efisien dan unggul dengan terus mengedepankan partisipasi masyarakat,” jelas Ayodhia. 

Tidak lupa, pembangunan jalan nasional ini juga nantinya akan dikerjakan dengan program Padat Karya melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan dilakukan hal ini, diharapkan meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat di sana. 

Zainudin mewakili Direktorat Transportasi Bappenas mengutarakan, saat ini ketersediaan dan kondisi jalan di 18 Pulau 3T belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah. “Walaupun begitu, sedang ditangani dan akan diintegrasikan dengan jembatan udara, tol laut, perintis angkutan darat dan penyeberangan bersubsidi supaya bisa didistribusikan ke masyarakat di pelosok wilayah,” uraiya. 

Saat ini ada tiga inovasi alternatif bahan konstruksi jalan, yaitu aspal plastik (bahan limbah), aspal karet (bahan alam) dan Aspal Buton (Asbuton). Pemakaiannya perlu dimaksimalkan sesuai karakteristik wilayah dan didukung dengan penguatan kebijakan daerah karena yang cocok di suatu daerah belum tentu tepat di wilayah lainnya. 

Untuk Asbuton sendiri sudah diatur Peraturan Menteri Nomor 18/PRT/M/2018, dimana pemilihan teknologinyan didasarkan pada keras jalan yang ditentukan berdasarkan nilai kumulatif ESAL (Equivalent Single Axle Load). “Asbuton ini tidak kalah kualitasnya.  Terdiri dari berbagai jenis, baik butir, pracampur, dan murni, dan sudah digunakan di banyak daerah,” terang Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Yudi Prabangkara.

Dengan memakai Asbuton, Indonesia bisa menghemat hingga Rp11 triliun jika tidak mengimpor aspal lagi. Selain itu, juga mendukung pengembangan industri dalam negeri terlebih karena Indonesia sudah punya potensi, teknologi, dan regulasi yang mendorongnya. 

Selain Asbuton ada aspal karet dan aspal plastik. Menurut Direktur Pembangunan Jalan Herry Vaza, soal desain perkerasan low volume road (LVR) untuk membangun jalan nasional yang berlalu lintas rendah. Teknologi tersebut dianggapnya menjadi alternatif yang lebih hemat, lebih cepat, lebih ramah lingkungan, lebih mudah dan tidak rumit sehingga dapat memperpanjang outcome.

Selain itu, Direktur Preservasi Jalan Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Thomas Setiabudi Aden menawarkan teknologi tailing, yaitu bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi bernilai bijih besi dapat digunakan untuk jalan dan penggunaan bahan lokal. Serta pemakaian batu karang atau batu kapur, pemanfaatan tanah dan sirtu lokal substandar untuk pembangunan jalan. 

Hery Budianto selaku inovator bahan jalan pun memaparkan, soal material soil cement stabilizer yang dapat menjadi alternatif material pembangunan dan perbaikan tanah. Teknologi ini sudah digunakan pada proyek Jalan Nasional Trans Papua. Perwakilan Pelaksana Konstruksi Jalan Trans Pulau 3T Yono Setiono menambahkan tentang metode pelaksanaan pekerjaan lapis pondasi semen komposit tanah, termasuk untuk proses pembentukan jalan (ma).