Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI telah menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk 2022. Penggunaannya harus dilakukan secara efektif, efi
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia |
Hal tersebut disampaikan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, saat membuka Rapat Kerja II Bakamla RI TA 2022 secara daring, di Ruang Kerja Kepala Bakamla RI, Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat (7/9), diikuti seluruh pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan beberapa staf terkait.
Dikatakannya, sesuai arahan Presiden dalam pelantikan Kepala Bakamla RI, kehadiran Bakamla harus menjadi embrio Coast Guard Indonesia yang mampu menjawab tantangan nasional dan situasi global maritim di seluruh perairan Indonesia. “Bangun budaya kinerja birokrasi dan orientasi kerja pada hasil outcome,” pesan Presiden.
Laksdya TNI Aan Kurnia menekankan kepada seluruh jajarannya, supaya melakukan inovasi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut dan meningkatkan mutu kelembagaan, ketatalaksanaan dan kinerja untuk memaksimalkan dukungan manajemen.
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan kerja Bakamla RI |
Berikutnya, Kepala Bakamla RI menyerahkan pembahasan terkait penyusunan program kerja dan kegiatan di 2022 kepada Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Ibadan. “Secara prinsip, program dan kegiatan yang disusun mendukung visi pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” jelas Laksda Bakamla S. Irawan.
Sebelumnya, untuk penguatan Reformasi Birokrasi, Bakamla RI mencanangkan komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas , dihadiri secara daring oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Firli Bahuri, Johanes Widijantoro selaku Jajaran Pimpinan Ombudsman RI, dan perwakilan Kementerian Reformasi Birokrasi (ma).