"Kita perlu mengumpulkan kembali kekuatan bersama agar isu pesisir laut secara resmi diperhitungkan dalam isu perubahan iklim," tutur Deputi Bidang Ko
 |
| Perlu kajian terpadu untuk melibatkan masyarakat pesisir dalam kelola perubahan iklim |
Nani membahas hal tersebut dalam Webinar Penguatan Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim Dalam Konteks Ketahanan Pesisir, kerjasama antara Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kemenko Marves dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) - Institut Pertanian Bogor/IPB (9/7).
Nani merasa aksi nyata harus sangat dikuatkan terkait isu perubahan iklim, khususnya dalam konteks ketahanan pesisir. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dituntut untuk meningkatkan adaptasi terkait ketahanan hidupnya. Ini merupakan isu bersama yang tidak hanya berlaku bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga negara-negara lain yang memiliki kesamaan geografis.
Isu ini telah menjadi prioritas nasional, dimana telah menjadi bagian dari RPJMN 2020-2024. "Kita harus memperkuat tataran implementasi dari regulasi yang ada. Kami memohon masukan dari seluruh pakar yang ada disini agar bersama-sama kita terus gali solusi bagi masyarakat pesisir," tambah Nani. Dibutuhkan penguatan aspek coastal resilience (ketahanan pesisir) demi menangani dampaknya, khususnya dalam sosial-ekonomi masyarakat.
"Dalam konteks perubahan iklim, kita harus menguatkan upaya pencegahan dan menyesuaikan perubahan," terang Nani. Memperkuat kebijakan, membuat konsepsi yang melibatkan faktor geografis, sosial, ekonomi, budaya, serta kearifan lokal wilayah pesisir dan masyarakatnya, serta menerapkan perbaikan sumber daya pesisir (SDA) dan pemberdayaan masyarakat, menjadi salah satu tujuan dari diselenggarakannya webinar ini.
Dalam webinar ini, Kemenko Marves dan IPB turut mengundang berbagai pakar dalam bidangnya sebagai narasumber. Ada Dr. Yonvitner dari IPB, Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA dari IPB dan Dr. Dedi S. Adhuri dari LIPI. Turut hadir pula Muhammad Yusuf, S. Hut, M. Si selaku Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit. P4K), Ditjen. PRL, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Ir. Arif Wibowo, M.Sc selaku Kasubdit Identifikasi dan Analisis Kerentanan, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK sebagai penanggap.
 |
| Sebagai negara bahari, Indonesia miliki peran strategis dalam kelola perubahan iklim |
"Ekosistem pesisir dan laut berkontribusi besar dalam aspek kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat pesisir," papar Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA. Berbagai bencana, seperti kerusakan mangrove, terumbu karang, mengakibatkan krisis iklim yang mengkhawatirkan. Perlu ada pendekatan pola pesisir terintegrasi yang berbasis solusi, mengingat budaya masyarakat yang beragam dan menciptakan sistematika yang efektif sebagai salah satu masukan yang direkomendasikan.
Intinya, tiap aspek baik dari iklim, sosial budaya, ekosistem dan lainnya harus diperhitungkan dengan matang sebagai bagian dari indikator peningkatan ketahanan pesisir. Perlu pengembangan lebih dalam mengenai metodologi untuk dapat mengukur resiliensi dan indikatorr yang bisa mengukur langsung dampak ketahanan pesisir terhadap masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim.
Foto: abri
