Pengelolaan wilayah perbatasan adalah hal sangat penting, karena menyangkut kedaulatan negara. Terdapat kencenderungan wilayah perbatasan menjadi daer
 |
| Penanganan di perbatasan negara sebagai beranda terdepan masih belum terpadu |
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pengkajian Strategi TNI (Kapusjianstra) Brigjen TNI Jhonny Djamaris, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD), diikuti oleh 40 orang peserta, di Auditorium Pusjianstra TNI Jl. Kebon Sirih No 42, Jakakarta (24/6).
“Hal ini membuat kecenderung degradasi nasionalisme yang lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat dan penyedia kebutuhan di negara tetangga. Akar masalah kerawanan tersebut, adalah belum dipandangnya perbatasan sebagai beranda terdepan negara, yang merupakan tanggung jawab kita bersama,” jelas Kapusjianstra TNI.
Brigjen TNI Jhonny menggarisbawahi, masih ditemukan kurangnya sinergitas dan interoperabilitas dalam hal tugas pokok BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) dengan K/L (Kementerian/Lembaga), Pemda dan termasuk di dalamnya TNI tentang pengelolaan wilayah perbatasan.
“Ini bukan hal yang mudah, karena membutuhkan kerja kolaboratif yang membutuhkan komitmen untuk menyinergikan sumber daya, otoritas dan bahkan kompetensi serta kemampuan, sehingga terjadi keseimbangan antar instansi,” terang Brigjen TNI Jhonny.
 |
| TNI berupaya merangkul berbagai pihak untuk sinkronisasi program di perbatasan |
Pemasalahan yang diangkat dalam FGD hari ini adalah “Bagaimana Pengelolaan Wilayah Perbatasan Yang Efektif Dalam Menjaga Keutuhan dan Kedaulatan NKRI”, dengan persoalan antara lain belum optimalnya sinergitas antar K/L dan TNI, dengan BNPP sebagai koordinator dalam pengelolaan pembangunan wilayah negara dan kawasan perbatasan. .
Diharapkan melalui FGD ini dapat menjawab berbagai ookok persoalan, sehingga dapat bermanfaat untuk menghasilkan strategi-strategi bagi TNI, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok (bp).
