Sambut Ide Presiden, Era Kehutanan Pasca Kayu Dioptimalkan

"Sungguh merupakan rancangan dari Yang Maha Kuasa, bahwa Presiden kita adalah seorang Rimbawan. Sehingga secara pasti Indonesia akan dapat menyelesaik

Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Presiden Jokowi

Jakarta (IndonesiaMandiri) – "Sungguh merupakan rancangan dari Yang Maha Kuasa, bahwa Presiden kita adalah seorang Rimbawan. Sehingga secara pasti Indonesia akan dapat menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan yang ada, berkaitan dengan subyek kehutanan, akibat berbagai peristiwa dan kegiatan di masa lalu dan diantaranya dalam kurun waktu puluhan tahun lamanya," ucap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK Siti Nurbaya.

KLHK sengaja mengangkat ide besar Presiden Jokowi sebagai seorang Rimbawan Indonesia, yang membawa era baru dengan mengubah era pembangunan kehutanan konvensional berorientasi pada ekstraksi kayu, menjelma menjadi era kehutanan pasca kayu berpedoman pada forest landscaspe management . Diskusi soal ide Presiden ini tertuang dalam Serial Webinar 60 Tahun Presiden Joko Widodo, digelar Dewan Kehutanan Nasional (DKN) bersama Wana Aksara Institute secara daring dari Jakarta (28/6).

Secara khusus Siti menyebutkan, ide kehutanan pasca kayu digagas dan diusung langsung Presiden Jokowi. Makna utamanya, ialah kebijakan dan agenda kerja kehutanan paska kayu komit terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, seperti kelestarian DAS, penekanan aspek konservasi tanah dan air, terjaganya FEG fungsi lindung dalam Kawasan Hidrologis Gambut, terjaganya konservasi spesies liar, serta koridor lansekap guna menjaga kekayaan mega biodiversity Indonesia.

Makna selanjutnya, mewujudkan ideologi kehutanan paska kayu, yakni pembangunan kehutanan berkeadilan sekaligus memeratakan distribusi penguasaan sumberdaya hutan bagi masyarakat yang aktualisasinya melalui kebijakan dan program perhutanan sosial dan mampu menopang pengembangan sosial, ekonomi dan kelembagaan usaha.

Kehutanan paska kayu juga merupakan era kehutanan sebagai salah satu pilar bagi terwujudnya berbagai target pembangunan nasional maupun global. Mulai dari Sustainable Development Goal’s (SDG’s), pembangunan rendah emisi (Low Emission Development), pemenuhan NDC (Nationally Determined Contribution), kemandirian energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT), kedaulatan pangan dan program strategis nasional lainnya.

Program KLHK mengacu pada pesan Presiden guna berdayakan masyarakat

Menyinggung tentang kehadiran UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), tambah Siti, "bobot utama UUCK ialah penyederhanaan prosedur dan atasi hambatan birokratis. UUCK menegaskan posisi izin sebagai instrumen pengawasan. UUCK juga memberikan jalan keluar pada berbagai kebuntuan dalam dispute dalam penggunaan lahan ataupun konflik tenurial."  

Serial Webinar ini berlangsung hingga Oktober 2021, dengan berbagai topik tentang strategi pembangunan kehutanan (ma).