Jakarta (IndonesiaMandiri) – “Pembangunan infrastruktur harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Menko Luhut pimpin rakor lintas kementerian-lembaga terkait pembangunan Maluku Utara |
Hadir dalam rakor ini antara lain Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri KP Wahyu Trenggono, Menhub Budi Karya, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanosesoedivjo dan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba. Turut mendampingi Luhut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake dan Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Djoko Hartoyo.
Sejauh ini, infrastruktur pelayanan dasar di Malut belum memadai dan merata, mulai akses internet, daya saing wilayah, ketersediaan jalan sebagai infrastruktur penunjang konektivitas, hingga daya ungkit transportasi antarwilayah. Langkah nyata pun perlu dilakukan untuk mewujudkan visi Maluku Utara sejahtera. “Maluku Utara sudah dibentuk menjadi provinsi sejak 1999 dan sejak saat itu Sofifi menjadi ibukotanya,” sebut Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama.
Pengembangan Sofifi termasuk dalam major project dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sofifi sebagai pusat kegiatan skala provinsi seharusnya berfungsi sebagai kawasan perkantoran, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, kawasan komersil skala kota, dan kota jasa. Selain itu, Sofifi juga menjadi simpul transportasi regional dengan moda dan jaringan smart infrastructure terpadu, termasuk sebagai pintu masuk utama transportasi laut di Maluku Utara.
“Pembangunan infrastruktur perumahan dan infrastruktur dasar juga diperlukan supaya Ibukota Sofifi tidak bergantung ke wilayah lain, seperti ke Halmahera,” jelas Luhut. Hal lain yang dibahas adalah Program Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Teluk Weda dan Pulau Obi. Kawasan Industri Teluk Weda sendiri dibangun di lahan seluas 8.000 hektar dan pada 2022 nanti melibatkan 19.300 orang sebagai upaya program padat karya.
Di sisi lain, Kawasan Industri Pulau Obi memiliki luas 12.000 hektar dan sudah menggunakan tenaga 9.800 pekerja. “Kedua kawasan ini mengolah dan memproduksi besi, nikel, dan prekursor baterai listrik dan diperkirakan nantinya nilai investasinya bisa sampai USD 23 miliar,” ujar Luhut. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil pun menambahkan, inisiatif swasta di kedua kawasan ini besar, sehingga perlu didukung implementasinya supaya dapat beroperasi secara signifikan.
Terkait infrastruktur pendukung pariwisata di Morotai, "kalau soal transportasi saya rasa sudah baik. Morotai sudah punya bandara peninggalan Jepang dan secara proaktif sudah memanfaatkan Tol Laut secara optimal,” ucap Menhub Budi Karya Sumadi. Sedangkan Sedangkan Wamen Parekraf Angela Tanoesodibjo menggarisbawahi, nantinya Morotai akan dijadikan sebagai lokasi wisata yang ramah lingkungan dengan amenitas tahan gempa.
Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono pun menyebutkan, produksi ikan Tuna dan Cakalang di Morotai ini besar sehingga pembuatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) disana akan mampu meningkatkan jumlah produksi ikan, meninggikan harga ikan, dan menambah devisa negara.
Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba menambahkan, Morotai termasuk 10 DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas) yang dalam pengembangannya akan difasilitasi untuk meningkatkan kontribusi nilai tambah dan devisa pariwisata. "Untuk mewujudkannya, kami masih perlu mengembangkan akomodasi, yacht marina, pusat edukasi dan pelatihan pariwisata, serta fasilitas watersports (olahraga air),” sambungnya.
Intinya, Malut akan dilengkapi pembangunan Jalan Lintas di Pulau Obi, Jalan Lintas Maluku di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, pembangunan jembatan Temadore (Ternate, Maitara, dan Tidore), tujuh pelabuhan angkutan penyeberangan baru (Wasile Utara, Gane Barat Selatan, Jikotamo, Wayaloar, Sulabesi Timur, Mangoli Barat, dan Taliabu Timur Selatan), serta lima bandar udara baru di Loleo, Gane Barat Selatan, Obi, Mangoli, Taliabu (ma).