Pemerintah Libatkan Semua Pihak Tangani Sampah

Jakarta (IndonesiaMandiri) – “Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen sangat besar untuk dapat menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah. Yak

Sebagian besar sampah di laut berasal dari darat

Jakarta (IndonesiaMandiri) – “Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen sangat besar untuk dapat menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah. Yakni pengurangan timbunan sampah sampai dengan 30% dan penangannya sebesar 70% sebagaimana tertuang dalam Perpres 97/2017. Selanjutnya melalui  Perpres 83/2018 tentang Penanganan Sampah Plastik Laut telah pula ditetapkan target nasional penanganan sampah plastik di laut sebesar 70% sampai dengan tahun 2025,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti(22/6).

Untuk mencapai target penanganan sampah tersebut, Nani memaparkan perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), didukung oleh Kedutaan Besar Norwegia di Indonesia SYSTEMIQ dalam melakukan kajian komprehensif untuk memahami akar penyebab tata kelola sampah.

“Dari kajian ini, teridentifikasi tiga faktor penentu utama bagi Indonesia untuk meningkatkan  pengumpulan sampah (collection rate) sebesar dua kali lipat. Yaitu tata kelola pengelolaan sampah yang stabil dan kuat, kemudian pendanaan pengelolaan sampah yang memadai dan stabil serta peningkatan kapasitas pengelolaan sampah,” jelas Nani.

Sehingga berdasarkan studi tersebut, lanjut  Nani, dirinya mencatat setidaknya ada tiga hal yang direkomendasikan dan penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Antara lain perlunya kelembagaan yang kuat di daerah yang lebih profesional, berkelanjutan, dan tidak bergantung figur pemimpin daerah.

Model kelembagaan seperti Badan Layanan Umum Daerah/BLUD (pada Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD) sebagai kelembagaan pengelolaan sampah menjadi satu opsi. Kemudian perlunya disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) pengelolaan sampah, yang melahirkan standarisasi pelayanan dan pembiayaan, serta penegakan hukum yang lebih ketat, serta perlunya dukungan pendanaan/anggaran pengelolaan sampah yang memadai dan stabil.

“Saat ini alokasi APBD pemerintah kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah adalah 0.7% dari total APBD.  Perlu dicarikan tambahan sumber pendanaan selain dari pemerintah dan pemerintah daerah, antara lain dari retribusi dan melalui pola kerja sama dengan sektor swasta,” saran Nani.

Pemerintah melibatkan banyak pihak guna pembenahan tata kelola sampah

“Peran Pemerintah Daerah tentu sangat signifikan, karena juga berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, kewenangan terbesar dalam pengelolaan sampah berada di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan menjadi “Urusan Pemerintahan Wajib” yang harus dilaksanakan oleh Pemda,” tambah Nani.

 Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale kembali mengingatkan, sampah laut dan sampah plastik adalah ancaman serius baik bagi laut itu sendiri maupun bagi manusia. Namun yang perlu lebih difokuskan terlebih dahulu salah satunya adalah sampah yang berasal dari darat.

“Sampah laut dan plastik sebagian besar ini berasal di darat, jadi kita harus fokus hal tersebut, karena kalau kita bersih-bersih tanpa dari sumbernya, tanpa membersihkan daratan terlebih dahulu, maka kita kita akan membersihkan laut terus-menerus tanpa ada akhirnya. Di sini lah butuh kerja sama tim saling bantu membantu. Norwegia dalam hal ini mendukung penuh,” papar Vegard (ma).

Foto: abri