Tangerang Selatan (IndonesiaMandiri) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) berk
 |
| Perampingan organisasi justru membuat output kerja bisa sangat efektif |
“Menyikapi hal tersebut diperlukan mekanisme penataan perencanaan sumber daya manusia dengan tahapan me-review data eksisting pegawai di masing-masing unit kerja, me-review analisa jabatan dan analisa beban kerja sesuai dengan struktur organisasi baru dan menyusun peta jabatan masing-masing unit kerja,” kata Ni Wayan Giri Adnyani, Sekretaris Kemeparekraf/Sekretaris Utama Baparekraf, saat "Rapat Penyusunan Formasi Calon Aparatur Sipil Negara" secara hybrid di Hotel Santika Premiere, ICE BSD, Tangerang Selatan (28/4).
Hal itu tergambar pada struktur organisasi baru pada Peraturan Menparekraf/Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Rapat ini dihadiri ecara online dan offline yakni Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN Badan Kepegawaian Negara Anna Hasnah Hasaruddin, Plt. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kemenparekraf Cecep Rukendi.
Giri menjelaskan, penyederhanaan birokrasi dalam organisasi di tubuh Kemenparekraf/Baparekraf sebagai implementasi dari quick win reformasi birokrasi nasional yang diamanatkan Presiden RI. Kemenparekraf/Baparekraf menghapus 91,6 persen jabatan Administrasi Eselon III dan IV dan mengalihkannya menjadi jabatan fungsional ahli.
“Oleh karena itu, diharapkan komitmen, partisipasi dan kerja sama dari seluruh peserta kegiatan agar Perencanaan Pegawai Kemenparekraf/Baparekraf dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Kami juga mengharapkan arahan dan bantuan dari para narasumber yang akan membimbing peserta kegiatan agar tujuan kegiatan ini dapat tercapai dan terlaksana dengan baik,” papar Giri.
Cecep Rukendi menambahkan, peserta yang hadir berasal dari lingkungan di lingkungan Kemenparekraf mulai dari pengelola kepegawaian di UPT hingga Badan Otorita, bertujuan dapat tersusunnya analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan sesuai dengan struktur penyederhanaan birokras.
Sementara Anna Hasnah Hasaruddin menjelaskan, “dahulu yang kita pikirkan hanya output. Tapi sekarang bagaimana output itu bisa kita rasakan lagi ke unit kerja. Kemudian saat ini teknologi informasi mendorong kita untuk lebih modern mengikuti perkembangan zaman dengan digitalisasi atau aplikasi dan lainnya. Tetapi target-target kinerja harus tetap terpenuhi sehingga bisa lebih transparan dan akuntabilitasnya lebih terjaga” (ma/vh).
