Dalam “Rapat Koordinasi Kemenko Marves (Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi) Triwulan Dewan Pengarah Badan Otorita Borobudur”, di Ruang
 |
| Taman Wisata Borobudur perluas akses jalan |
"Selanjutnya terkait status lahan yang sedang diupayakan pengurusan dari sertifikat APL (Area Penggunaan Lain) ke HPL (Hak Pengelolaan). Ini yang sedang kita proses dengan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Targetnya bulan Juli ini untuk yang Polygon II dan bulan Desember untuk yang Polygon I,” kata Menparekraf Sandiaga Uno, yang ikut hadir dalam rapat.
Untuk polygon I sendiri luas wilayahnya sebesar 21,22 Ha, sedangkan polygon II luas wilayahnya 31,12 Ha telah selesai pemenuhan syarat TMKH (Tukar Menukar Kawasan Hutan), sehingga poligon II diproyeksikan rampung lebih cepat dibandingkan dengan poligon I. Lalu, ada kerja sama jangka panjang dengan Perum Perhutani dalam bingkai MoU Kemenparekraf-BUMN. Menparekraf mengatakan akan mendorong dewan pengarah untuk memastikan bahwa kerja sama tersebut bisa direalisasikan.
Terakhir, pembentukkan BLU (Badan Layanan Umum), adalah konsep yang diusung Badan Otorita Borobudur/BOB didukung Bappenas sedang dijajagi dengan skema Public Private Partnership. Karena anggaran Kemenparekraf terbatas, sementara tuntutan pembangunan lahan tersebut sangat tinggi. Maka dilakukan dengan pembangunan berbasis kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“BLU ini akan difinalisasikan dalam rapat koordinasi triwulan ke depan. Jadi mungkin tiga bulan dari sekarang, tapi memang targetnya Juli ini sudah bisa difinalisasikan. Karena ini adalah bentuk kerja sama dari tiga pihak, ada Kemendikbud Ristek, Kementerian BUMN, PT. TWC dan kami sendiri. Sebetulnya secara prinsip sudah sepakat, tinggal bagaimana penjabarannya dalam bentuk nota kesepahaman yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk BLU yang baru,” jelas Sandiaga.
Pada intinya zona satu dan zona dua di Borobudur akan menjadi domain Kemendikbud Ristek, nantinya akan berbasis pelestarian cagar budaya. Sedangkan zona diluar ini sedang diupayakan kerja sama dengan pola KPBU.
“Langkah kami ini secara all out, karena Borobudur adalah salah satu dari lima destinasi super prioritas. Dan juga Borobudur ini mampu membuka peluang kerja seluas-luasnya, serta dengan homestay dan produk ekonomi kreatifnya terus beradaptasi dengan keterampilan atau keahlian baru. Sehingga, para pelaku bukan hanya bisa berjualan online dan bisa membuat konten, tetapi juga bisa menceritakan dalam konsep storynomics agar terciptanya ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang berpihak kepada masyarakat sekitar Borobudur dan betul-betul membantu teman-teman yang membutuhkan, khususnya di tengah pandemi dan melambatnya ekonomi,” lanjut Menparekraf.
 |
| Pengembangan Borobudur libatkan banyak kementerian/lembaga |
Sementara Direktur Utama BOB Indah Juanita menambahkan, seperti sudah dijelaskan Menparekraf mengenai akses jalan dan infrastruktur, Kementerian PUPR sudah memutuskan bahwa aksesibilitas akan segera di bangun dengan payung hukum Keppres (Keputusan Presiden).
“Ini merupakan satu perjuangan yang luar bisa dari kita semua untuk mewujudkan jalur jalan tersebut. Untuk BLU sendiri akan kita rapatkan lagi antara Kemenparekraf dengan Kemendikbud Ristek, karena nanti akan ada pembagian wilayah yang harus dipastikan, agar wilayah tersebut benar-benar definitif, dan tidak tumpang tindih,” ungkap Indah (jna/ma).
