Hadapi Karhutla Di Pergantian Musim, Semua Pihak Perkuat Kerjasama

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK Siti Nurbaya memimpin langsung Rapat Teknis pemantapan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan/karhutl

Semua instansi pemerintah dan masyarakat sepakat cegah terjadinya karhutla

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK Siti Nurbaya memimpin langsung Rapat Teknis pemantapan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan/karhutla sekaligus antisipasinya di 2021 secara daring (28/4), membahas evaluasi atas upaya penanggulangan karhutla periode Januari – April 2021.

Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati prediksi curah hujan untuk enam bulan kedepan (Mei-Oktober) dan tingkat kerawanan terjadinya karhutla di Indonesia. Sementara Kepala BPPT menjelaskan tentang langkah modifikasi curah hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) periode akhir Maret hingga 8 April di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau. Sekretaris Utama (Sestama) BNPB melaporkan progress Satgas Permanen di enam provinsi rawan karhutla yang ditopang oleh TNI dan POLRI.

Siti menekan perlunya rapat ini mengingat data luas areal yang terbakar hingga Maret 2021 sudah lebih tinggi dari luasan areal terbakar pada periode sama di 2020. Padahal hampir 80 persen areal Indonesia masih cukup tinggi potensi hujannya. Suasana Ramadhan dan jelang Hari Raya Idul Fitri juga menjadi salah satu alasan semua pihak waspada agar karhutla segera diantisipasi sedini mungkin dan tidak menjadi persoalan yang mengganggu momen spesial masyarakat muslim tersebut.

“Pesan Bapak Presiden selama masa Puasa Ramadhan dan Lebaran jangan ada persoalan karhutla,” ujar Siti. Jika dilihat dari aspek luas areal terbakar, tambah Siti, data menunjukan jika 2021 luasan yang terbakar telah mencapai 23.783 ha, berarti lebih luas dibandingkan periode yang sama ditahun 2020, yaitu 19.372 ha. Menteri Siti pun menyatakan data tersebut mengkonfirmasi bahwa terdapat daerah-daerah konvensional terjadinya karhutla. Di lokasi tersebut ia berharap antisipasi lebih karena di daerah-daerah tersebut kejadian karhutla selalu terjadi berulang-ulang.

“KLHK akan merintis pemantauan hotspot secara detil dan lebih mendalam di daerah-daerah konvensional ini, mungkin hingga tanggal 5 Mei yang akan datang, karena jika hingga tanggal tersebut terjadi dinamika karhutla yang meningkat, atau terjadi eskalasi yang berarti, maka akan masih punya cukup waktu untuk mengambil langkah sebelum Lebaran Idul Fitri,” jelasnya.

Penanganan karhutla juga terkait dengan pengendalian perubahan iklim dan penurunan emisi karbon

Beberapa daerah konvensional yang disebutkan Siti meliputi, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Pontianak, Ketapang, Singkawang, Kapuas, Pangkalan Bun, Banjar, dan Tanah Laut. Selaras dengan itu, Kepala BMKG menyebut, lembaganya memperkirakan La Nina di wilayah Indonesia akan segera beralih menuju ENSO NEUTRAL pada Mei 2021.

Ini, salah satunya menyebabkan curah hujan pada musim kemarau 2021 disebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mendekati pola hujan musim kemarau normalnya. Dampaknya, pada kondisi curah hujan Juni-September 2021 di sebagian besar Sumatera dan Jawa akan berada pada kategori rendah, sehingga potensi karhutla di daerah rentan dan cenderung meningkat.

Untuk itu BMKG merekomendasikan agar semua pihak mewaspadai potensi karhutla kategori moderat dan tinggi pada Juni – September 2021 di wilayah Riau, Jambi dan Sumsel, kemudian pada bulan Juli – September 2021 di sebagian wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan bagian selatan, dan pada bulan Agustus – Oktober 2021 di wilayah NTT dan Papua bagian selatan.

Sementara Sestama BNPB, Dody Ruswandi memaparkan jika BNPB berdasarkan Inpres No 3/2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan siap sedia membantu penanganannya. Dukungan yang dimaksudkan meliputi sarana operasi pemadaman udara berupa Helikopter Fire Fighting dan Patroli, dukungan untuk Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atas permohonan masing-masing Gubernur.

Berikutnya BNPB bekerjasama dengan TNI/Polri akan memberikan dukungan pembiayaan pengerahan personil TNI/Polri dan masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan pemadaman darat, serta BNPB bekerjasama dengan KLHK akan memberikan dukungan pembiayaan kegiatan partisipatif masyarakat melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA)-Paralegal.

Dari Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menyebut, pihaknya terus melakukan TMC. Sebagai tambahan bahasan, Siti berpesan, “Saya minta tolong BMKG dan BPPT untuk saat ini mulai lakukan integrasi karhutla dalam konteks emisi karbon dan pengendalian perubahan iklim. Kita serius turunkan emisi karbon” (ma).