Jakarta (IndonesiaMandiri) – “Sinergi menjadi sangat penting. Pelantikan ini jangan hanya dilihat linier dan simbolik. Karena independensi BRGM tetap
KLHK menjawab pesan Presiden agar peran BRGM segera terlihat di lapangan |
Siti Nurbaya melantik dua Pejabat Tinggi Madya (Eselon I) lingkup KLHK di Auditorium Dr. Soedjarwo Manggala Wanabakti Jakarta (9/4). Adapun pejabat yang dilantik yaitu Ruandha Agung Sugardiman sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) dan Laksmi Dhewanthi sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI).
Serta, melantik lima Pejabat Tinggi Madya lingkup Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) oleh Kepala BRGM Hartono. Yaitu Ayu Dewi Utari sebagai Sekretaris BRGM, Satyawan Pudyatmoko sebagai Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Tris Raditian sebagai Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan, Myrna Asnawati Safitri sebagai Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan serta Gatot Soebiantoro sebagai Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Siti mengatakan, pelantikan ini mendesak dilakukan, mengingat ketujuh posisi di KLHK dan BRGM tersebut merupakan motor-motor dari urat nadi, dan core (inti) persoalan-persoalan lingkungan dan kehutanan yang ada sekarang.
Ditekankan pula, ada hal penting di balik pelaksanaan pelantikan Pejabat Tinggi Madya KLHK dan BRGM, menandakan persoalan dihadapi melibatkan instrumen kebijakan yang majemuk. Sehingga, diperlukan kerja simultan dan bersinergi antara KLHK dan BRGM.
Siti menekankan seluruh jajaran di KLHK membantu sepenuhnya BRGM di dalam operasional kerja-kerja di lapangan. Keberadaan Wakil Menteri LHK Alue Dohong yang sebelumnya juga menjadi salah satu pejabat di BRG memperkuat kerja bersama ini.
Kepala BRGM Hartono menyambut baik inisiatif kolaborasi dan sinergi antara KLHK dan BRGM. Hartono mengatakan perpanjangan tugas yang diemban BRGM untuk melanjutkan tugas restorasi gambut dan ditambah dengan restorasi mangrove, membutuhkan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait, khususnya KLHK, begitu juga dengan peran Pemerintah Daerah (lw).