Pemerintah Siapkan Aturan Sambut Wisatawan Mancanegara Ke Bali

Bali (IndonesiaMandiri) – "Ini adalah bentuk komitmen kami dari Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) untuk menindaklanjuti guid

Menparekraf Sandiaga Uno dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Bali (IndonesiaMandiri) –  "Ini adalah bentuk komitmen kami dari Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) untuk menindaklanjuti guidance yang disampaikan oleh Presiden kemarin. Yaitu bagaimana Bali bisa menyiapkan pembukaan bagi wisatawan mancanegara pada pertengahan Juni atau Juli tahun ini dengan berbagai persyaratan," ujar Menparekraf Sandiaga Uno usai melakukan rapat koordinasi (rakor), di Politeknik Pariwisata Bali, Nusa Dua (17/3).

Rakor tingkat menteri terkait perluasan travel corridor arrangement untuk sektor pariwisata ini, akan memberi kemudahan kunjungan kembali wisatawan mancanegara (wisman). Kehadiran kembali wisatawan diharapkan sejalan dengan pemulihan ekonomi, terutama bagi daerah yang bergantung pada sektor Parekraf seperti Provinsi Bali. Presiden Jokowi meminta sejumlah upaya untuk memulihkan sektor pariwisata, khususnya di Bali segera diwujudkan.

Hadir dalam rakor tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting; seluruh pejabat Eselon I di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf serta 6 perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Satgas Covid-19 dan pihak terkait lainnya.

Menparekraf mengatakan, persyaratan tersebut adalah angka Covid-19 yang terkendali dan terus ditekan, peningkatan kepatuhan protokol kesehatan, peningkatan dan penguatan dari testing, tracing and treatment serta vaksinasi di Bali yang ditargetkan mencapai angka 2 juta atau lebih di Juli 2021.

Sebelumnya, Pemprov Bali telah menentukan pilot project di tiga kawasan ditetapkan sebagai zona hijau, yakni Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, dan ITDC Nusa Dua di Kabupaten Badung. Penetapan ini dimaksudkan untuk membentuk zona berpola hidup sehat dan menerapkan standar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 secara ketat dengan kebijakan vaksinasi menyeluruh terhadap orang yang tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut.

"Kami membahas dengan Bu Menlu dan perwakilan kementerian/lembaga. Semua sudah memberikan masukan dan kita sudah mencapai kesepakatan bahwa kita memulai proses finalisasi persiapan dalam konsep travel corridor arrangement. Ini akan kita monitor dan evaluasi setiap dua minggu dan akan kami lakukan langkah koordinasi untuk dilaporkan kepada Presiden untuk segera dirataskan (rapat terbatas) dan diambil keputusannya," papar Sandiaga

Evaluasi tersebut mulai dari angka vaksinasi yang terus ditingkatkan, monitoring kepatuhan protokol kesehatan, serta kesiapan dari kementerian/lembaga dalam mendukung rencana ini. Seperti persiapan e-Visa dari pihak imigrasi, kesiapan bandara yang disiapkan Kementerian BUMN, juga peningkatan laboratorium PCR dan lain sebagainya. Dari hasil evaluasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan tahapan uji coba di tiga kawasan zona hijau di Bali.

Terkait target negara dalam penerapan travel corridor arrangement, Menparekraf mengatakan penentuannya akan dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Diantaranya negara yang tingkat vakinasinya tinggi, penerapan protokol kesehatan ketat diikuti testing, tracing and treatment yang tinggi, juga negara dengan asas resiprokal dan faktor-faktor lainnya.

"Tadi yang sudah disebut ada beberapa negara seperti Belanda, Tiongkok, Uni Emirat Arab atau negara Timur Tengah lainnya dan Singapura. Tapi finalisasinya tergantung dari travel corridor arrangement dari masing-masing negara," ungkap Sandiaga (dh/jna).