Home » » Pemerintah Percepat Infrastruktur Pelabuhan Di Maluku

Pemerintah Percepat Infrastruktur Pelabuhan Di Maluku

Posted by Indonesia Mandiri on Maret 01, 2021

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan
Jakarta (IndonesiaMandiri) – “Sekarang ini di sektor perikanan tangkap dan budidaya sedang kita fokuskan pembangunan di Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara. Karena ini mau kita mau jadikan kawasan produksi ikan yang bisa nanti kita ekspor langsung ke berbagai negara di Eropa, Asia, Timur Tengah, Amerika, dan Australia. Kita perlu percepat infrastruktur pembangunannya, supaya bisa cepat juga kita gunakan,” ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B. Panjaitan.

Saat rapat koordinasi (rakor) bersama kementerian dan lembaga terkait secara virtual beberapa hari lalu, bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan terkait rencana pembangunan infrastruktur yang mendukung Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara sebagai lumbung ikan nasional

Infrastruktur yang dibutuhkan adalah pelabuhan perikanan bertaraf internasional dan Ambon New Port. Pelabuhan ini nantinya dibangun dengan konsep terintegrasi, yang di dalamnya akan diisi oleh terminal petikemas internasional dan domestik, kawasan industri dan logistik, serta terminal LNG, dan pembangkit listrik.

Hal ini menurut Luhut diperlukan, karena kawasan Maluku memiliki potensi perikanan, terutama pada sektor perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) titik 714, 715, dan 718. Sebelumnya, di tiga titik ini, terdapat estimasi potensi produksi perikanan yang pada awalnya mencapai 750.000 ton per tahun.

Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan pembaruan terkait data tersebut dan tercatat potensi perikanan yang ada mencapai 950.000 ton per tahun dengan target produksinya sebesar 665.000 ton per tahun. Untuk itu perlu secepatnya dibangun infrastruktur yang mampu mengolah potensi yang ada.

Sebagai tahap awal, sudah ditetapkan pembangunannya dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Kementerian Perhubungan pada dasarnya sudah siap dengan lokasi yang sudah ditentukan bersama para rakor sebelumnya bersama Kepala BKPM. Lokasi itu tidak masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan sudah disusun studi kelayakan di sana. Lahan-lahan juga sudah bertahap akan dibebaskan melalui APBD Maluku 2021,” jelas Menhub Budi Karya Sumadi.

Selain soal lokasi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin yang mendampingi Luhut dalam rakor virtual menambahkan, dukungan disisi logistik juga penting. “Ini semua nantinya perlu dukungan juga dari sisi logistik, seperti adanya kebutuhan sistem rantai dingin, moda transportasi tujuan ekspor dan domestik,” paparnya.

Safri pun menyebutkan berbagai logistik pendukung dari infrastruktur pembangunan Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara antara lain cold storagechiller, pabrik es, kapal kargo, kontainer freezer, pesawat freighter, kendaraan berpendingin, dan adanya kebutuhan listrik di sekitar infrastruktur terkait. Sementara itu, khusus untuk listrik akan didukung oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui PLNG, PLTU, dan PLTU Atap.

Rakor ini juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Gubernur Maluku (ma).

Terimakasih sudah membaca & membagikan link Indonesia Mandiri

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Indonesia Mandiri

Cakrawala