Pemerintah Dirikan Sekolah Sampah Nusantara

Cibubur/Jaktim (IndonesiaMandiri) – “Sekolah Sampah Nusantara menekankan pada pendekatan edukasi dan upaya perubahan perilaku kepada masyarakat untuk

Pemerintah libatkan peran pramuka sosialisasi kelola sampah dengan tepat dan efektif

Cibubur/Jaktim (IndonesiaMandiri) –  “Sekolah Sampah Nusantara menekankan pada pendekatan edukasi dan upaya perubahan perilaku kepada masyarakat untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap sampahnya. Ke depan, diharapkan Program Sekolah Sampah Nusantara juga akan mencakup pendekatan ekonomi dalam penyediaan bahan baku daur ulang dalam negeri, untuk mendukung circular economy dalam pengelolaan sampah, ucap Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK Alue Dohong, saat resmikan Sekolah Sampah Nusantara di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta (15/3).

Sekolah sampah ini merupakan hasil kerjasama KLHK dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan bersinergi dengan Mountrash Avatar Indonesia, juga Buperta Cibubur.

Program ini digagas sebagai pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengendalian dan penanggulangan sampah. Peluncuran program ini juga menjadi rangkaian dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021 dan merupakan tonggak sejarah baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Menteri LHK dalam sambutannya dibacakan Alue Dohong, mengapresiasi Gerakan Pramuka yang sangat peduli dengan persoalan pengurangan sampah. Wamen Alue mengatakan, Pramuka harus dapat menjadi agen perubahan dalam persoalan persampahan karena menyangkut kepedulian dan perubahan perilaku.

“Dengan jumlah anggota Pramuka sebanyak 20-30 juta di seluruh Indonesia, maka akan menjadi kekuatan besar dalam perubahan perilaku masyarakat untuk mencapai target pengelolaan sampah, melalui pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%, sehingga pada tahun 2025 sampah dapat terkelola 100%, menuju Indonesia Bebas Sampah,” terang Alue.

Lintas kementerian dan lembaga membangun Sekolah Sampah Nusantara

Alue menekankan, persoalan sampah harus menjadi perhatian utama, dan dalam penanganannya perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri, karena sampah berada dan bersumber dari segala tempat, terutama rumah tangga, industri, pasar-pasar dan dari berbagai aktivitas manusia lainnya.

“Kita juga tahu bahwa persoalan sampah semakin kompleks dan dengan magnitude yang semakin besar, serta pekerjaan penanganannya yang semakin berat,“ paparnya. Pada 2019, KLHK mencatat jumlah timbulan sampah sebesar 67,8 juta ton/tahun, terdiri dari sampah organik sebesar 57%, plastik 15%,  11% dan lainnya 17% (ma).