KLHK Berdayakan Ekonomi Masyarakat Di Daerah Rawan Karhutla

Pulang Pisau/Kalteng (IndonesiaMandiri) – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turut memperhatikan kesejahteraan masya

Disamping masyarakat dilatih tangani karhutla, perekonomiannya juga diperhatikan Pemerintah

Pulang Pisau/Kalteng (IndonesiaMandiri) – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turut memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Unit KLHK, yakni Masyarakat Peduli Api (MPA) telah lama diinisiasi pemerintah untuk mendukung pengendalian karhutla, yang dilakukan bersama satgas penanggulangan di wilayah-wilayah rawan.

Bahkan, kini MPA ditambah unsur kelompok masyarakat yang berkesadaran hukum (paralegal) juga melakukan berbagai edukasi kepada masyarakat. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) wilayah Kalimantan, Johny Santoso ketika hadir di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (9/3) menyampaikan, masyarakat paralegal adalah dahulunya awam hokum. Namun dengan adanya asistensi dan pelatihan yang intensif dari pemerintah, kini memiliki kesadaran hukum.

Johny menerangkan, Pemerintah lewat KLHK, merangkul masyarakat paralegal untuk berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan karhutla dan diberikan insentif atas keikutsertaannya. Insentif ini, menurut Johny hanya bersifat jangka pendek.  

"Untuk jangka panjang, MPA-Paralegal akan diberikan program ekonomi produktif, tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat peran serta mereka dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla," jelas Johny.

Diconthkan Johny di MPA-Paralegal Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren, Pulang Pisau, yang sudah memiliki kapasitas baik dalam partisipasi pengendalian karhutla. Mereka telah mendapatkan pelatihan, baik dari Manggala Agni serta BPBD untuk berpartisipasi bersama satgas karhutla melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Mereka berpartisipasi dalam Patroli Terpadu yang dilakukan Manggala Agni bersama TNI, Polri, serta BPBD.

Terkait program ekonomi produktif, kelompok MPA-Paralegal di Desa Tumbang Nusa telah memulai  budidaya ikan Papuyuh sejak Agustus 2020. Sebanyak 3.000 bibit ikan telah ditabur waktu itu dan saat ini, kolam budidaya ikan siap untuk dipanen. Juga diberi pelatihan dengan instruktur dari Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau agar dapat menghasilkan bibit ikan secara mandiri.

"Jadi harapannya kedepan, untuk pengembangan kolam tidak perlu lagi membeli bibit. Hal ini yang kami maksud untuk insentif jangka panjang," sambung Johny. Tim MPA-Paralegal di Desa Tumbang Nusa anggotanya 15 personil dipimpin kepala desa. Menariknya, Kepala Desa Tumbang Nusa adalah seorang perempuan bernama Lily. Ini satu-satunya kepala desa perempuan dari total 8 desa di Kecamatan Jabiren. Tim ini telah menerima e-learning peningkatan peran serta masyarakat pada  Agustus 2020.

Kegiatan tim MPA-Paralegal Desa Tumbang Nusa selama untuk mendukung pengendalian karhutla antara lain, identifikasi dan pendataan lokasi rawan karhutla, identifikasi dan pendataan sumber daya  pengendalian karhutla, uji remas serasah atau identifikasi kerawanan karhutla harian, sosialisasi dan anjangsana pencegahan karhutla, pemasangan spanduk himbauan pencegahan karhutla dan  pencegahan dini apabila ditemukan karhutla.

Sesuai arahan Menteri LHK Siti Nurbaya, tambah Johny, untuk memberdayakan MPA-Paralegal dalam upaya penanggulangan karhutla yang bermotif ekonomi. “Arahan inilah yang mendasari usaha ekonomi produktif budidaya ikan Papuyuh MPA-Paralegal di Desa Tumbang Nusa agar masyarakat dapat memiliki sumber pendapatan baru dan tidak membakar lahan”, ungkap Johny (ma).