Kemenko Marves Kawal Proses Sertifikasi Tanah Tol Trans Sumatera

Lampung (IndonesiaMandiri) – Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terus dikebut. Tindaklanjutnya soal inventarisasi permasalahan sertifikasi tanah d

Pembangunan ruas jalan tol trans Sumatera dipercepat

Lampung (IndonesiaMandiri) – Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terus dikebut. Tindaklanjutnya soal inventarisasi permasalahan sertifikasi tanah di proyek ini, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) gelar Rakor percepatan sertifikasi tanah ineligible (tidak memenuhi syarat) di Lampung, Sumatera (17/3).

Terdapat 1.960 bidang tanah ineligible yang telah digunakan sebagai JTTS, namun belum dapat dibayarkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) karena tidak ada sertifikat. Bidang tanah ini meliputi wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji.

Dari jumlah 1.960 bidang ineligible, telah diterbitkan 1.066 Sertifikat Hak Pakai (SHP) dan ada 109 bidang sertifikat tertunda. Kini terdapat 66 sertifikat tambahan yang diterbitkan, sehingga hanya tersisa 43 bidang yang dalam proses. Sertifikat yang baru diterbitkan diserahkan secara simbolis oleh para kepala kantor pertanahan kepada para PPK lahan disaksikan Kakanwil ATR/BPN Provinsi Lampung dan Asisten Deputi Strategi dan Percepatan Kebijakan Investasi dan Kasatker Pengadaan Tanah PUPR Wilayah II.

"Kami kemarin sudah rapat kecil dengan Kasatker, Hutama Karya dan Bina Marga. Kami sangat senang karena upaya koordinasi selama ini telah berhasil mengakselerasi proses sertifikasi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu semua",  ujar Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Kemenko Marves Ferry Akbar Pasaribu sebagai Pimpinan Rakor Percepatan Penyelesaian Sertifikasi Tanah Ineligible.

Rakor juga dimanfaatkan untuk menyampaikan upaya implementasi PP dan Perpres di bawah Undang Undang Cipta Kerja (UUCK).

“Kita ingin mendorong peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) dan Domestic Direct Investment (DDI) di Indonesia. Saat ini porsi DDI bahkan semakin besar”, tambahnya. Menurut Ferry, Indonesia sangat membutuhkan investasi untuk mengurangi efek kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk tahun 2020, aliran investasi berasal dari pemerintah (5,0-7,1%), BUMN (4,9-8,1%) dan Swasta (90,1-84,7%).

‘Ekonomi kita pada secara umum mulai membaik pada Triwulan IV 2020, walaupun pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi. Keberhasilan Indonesia memitigasi Covid-19 sangat memengaruhi appetite investor untuk memasuki pasar Indonesia atau tidak”, jelasnya.

Terkait JTTS, Ferry menambahkan,“JTTS akan mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi di seluruh Wilayah Sumatera yang tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional” (lw).