Rakorsus Lintas Kementerian-Lembaga Antisipasi Karhutla

Jakarta (IndonesiaMandiri) – “Dari pengalaman penanganan karhutla sejak tahun 2015, mengharuskan untuk lebih baik dan sistematis serta melakukan inov

Kekompakkan kerja lintas kementerian-lembaga berhasil tekan karhutla di 2020

Jakarta (IndonesiaMandiri) –  “Dari pengalaman penanganan karhutla sejak tahun 2015, mengharuskan untuk lebih baik dan sistematis serta melakukan inovasi-inovasi, terobosan, langkah-langkah kebijakan yang mempercepat atau mempermudah upaya pencegahan karhutla,” kata Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Mahfud mengutarakan hal tersebut, saat Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri (Rakorsus) lintas kementerian dan lembaga (K/L), dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, POLRI, dan pemerintah daerah, terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), di Jakarta (9/2).

Rakorsus ini merupakan langkah evaluasi penanganan karhutla dari berbagai kondisi di lapangan, serta antisipasi persiapan ke depan menghadapi Karhutla di 2021. Mahfud menyampaikan, sejak  2016 setiap awal tahun Presiden memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara.

Adapun pokok-pokok arahannya, pertama prioritaskan pencegahan dengan pola deteksi dini hotspots dan firespots, monitoring rutin dan meningkatkan frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan. Kedua, penataan pengelolaan ekosistem gambut, dengan pengendalian hidrologi. Ketiga, pengendalian dan pemadaman segera setiap titik api yang muncul sehingga tidak menjadi besar. Keempat, penegakan hukum secara tegas bagi pembakar hutan agar ada efek jera. Kelima, dicari solusi permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi.

Karhutla di 2015 seluas 2,61 juta ha menjadi pembelajaran sangat berharga bagi penanganan karhutla di Indonesia. Kejadian ini merupakan kontrol pembanding kejadian karhutla pada kebakaran tahun berikutnya. Luas kebakaran pada 2020 tercatat 296.942 ha, jauh lebih kecil dibandingkan dengan karhutla 2015.

Selain luas karhutla, transboundary haze juga menjadi indikator pemerintah dalam pengendalian karhutla. Pada tahun 2020 tidak terjadi transboudary haze akibat asap karhutla. “Lima tahun terakhir ini dunia internasional tidak mempersoalkan transboundary haze. Mudah-mudahan hal ini dapat lebih baik lagi,”jelas Mahfud.

Beberapa hal teknis dalam pengendalian karhutla terus dikembangkan, seperti monitoring dan penyebarluasan keberadaan titik hotspot; patroli pencegahan karhutla (mandiri atau terpadu), perbaikan dan penataan ekosistem gambut dengan meningkatkan sistem pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) serta peningkatan peran masyarakat dalam melalui pembinaan Masyarakat Peduli Api Berkesadaran Hukum (MPA-Paralegal), merupakan kerja bersama KLHK, BNPB, TNI, POLRI, pemerintah daerah dan unsur desa.

Sementara itu, prospek iklim Indonesia sebagaimana disampaikan Deputi Klimatologi BMKG Herizal bahwa hingga semester satu 2021, La Nina akan bertahan dengan intensitas moderat hingga melemah. Sedangkan di semester kedua, La Nina diprediksi akan hilang. Sedangkan prediksi curah hujan hingga Maret-April sebagian wilayah Indonesia memiliki curah hujan sedang hingga tinggi. Meski begitu, ada beberapa wilayah perlu diwaspadai karena mengalami hujan intensitas rendah, seperti Provinsi Riau.

Pada Rakorsus ini, tujuh Gubernur mendapat kesempatan memberi penjelasan dan laporan pengendalian Karhutla di wilayahnya, yaitu Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumsel, Gubernur Kalbar, Gubernur Kalteng, Gubernur Jatim, dan Gubernur NTT.

Menanggapi berbagai catatan dari para Gubernur, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat pusat dan daerah serta masyarakat karena di 2020 tidak terjadi bencana asap. Siti juga mengatakan hal tersebut salah satunya karena keberhasilan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Terobosan lain yang mendukung keberhasilan pencegahan karhutla yaitu peran Masyarakat Peduli Api (MPA) Paralegal. Konsep ini dapat diintegrasikan dengan Desa Tangguh Bencana dan Desa Mandiri. “Untuk itu, perlu dikembangkan mekanisme kompensasi kebijakan insentifnya bagi daerah melalui Dana Alokasi Khusus,” terang Siti.

Dalam rakorsus ini, turut hadir Mendagri Tito Karnavian, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong. Selain itu, turut hadir secara virtual jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga, dan sejumlah gubernur (ma).