Infrastruktur Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat Dikebut

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengusulkan lima pembangunan infastruktur, saat Rapat Koordinasi Percepata

Provinsi Jawa Barat terus berbenah sebagai kawasan strategis terintegrasi

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengusulkan lima pembangunan infastruktur, saat Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Provinsi Jabar secara virtual, dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut B. Panjaitan (16/2).

Pertama, Pengembangan Kawasan Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Wilayah ini nantinya akan menjadi Kawasan Metropolitan REBANA (Cirebon-Subang-Majalengka) seluas 43.913 hektar, direncanakan menjadi upaya pencegahan terjadinya penyebaran industri yang tak terkendali, seperti terjadi di Bodebek-Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwarkarta).

REBANA akan menjadi pusat kegiatan, karena memiliki investasi besar. Di titik ini juga akan dilakukan perbaikan ekosistem pesisir dan ketahanan pantai melalui penanaman mangrove, pembangunan prasarana di sentra-sentra pergaraman rakyat di Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan lain-lain.

Pelabuhan Patimban sendiri ditargetkan rampung pada 2026-2027 dengan kapasitas sebanyak 7,5 TEUs peti kemas dan daya tampung terminal sebesar 600 ribu mobil completely build up (CBU). Kemudian, Bandara Kertajati akan diusulkan menjadi tempat perawatan pesawat. “Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati adalah vocal point Jabar Utara,” ucap  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Kedua, pengembangan Jabar Selatan. Mengingat wilayah ini ditinggali 3.771.547 penduduk dengan luas wilayah 10.059 kilometer persegi atau sekitar 28,36 persen dari total luas wilayah Jabar, akan dibangun segmen Jalur Tengah Selatan (JTS) meliputi Bagbagan, Kiaradua, Lengkong, Segaranten, Tanggeung, Ciwidey, Pangalengan, Cikajang, Bantar Kalong dan Kerta Rahayu. Panjang jalannya sekitar 321,26 km.

“Jabar Selatan ini memang perlu lebih banyak intervensi pemerintah. Jalan ini akan bagus sekali untuk tahap awal,” jelas Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam kesempatan itu. Menanggapi Menteri ATR/BPN, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan Jabar Selatan perlu menjadi perhatian agar wilayah ini memperoleh keadilan infrastruktur dan tak tertinggal secara akses dan fasilitas. "Apalagi Jabar Selatan memiliki potensi pariwisata yang tinggi," imbuhnya.

Sepakat dengan pernyataan tersebut, Luhut menuturkan, "JTS menjadi sangat kritis menurut saya karena bergerak di enam sektor krusial, yaitu transportasi, pengairan dan irigasi, air minum dan sanitasi, pariwisata dan ekonomi, penanganan bencana, serta kelautan dan perikanan." Ridwan pun mengiyakan,  agar infrastruktur air dapat menempati prioritas utama, yang dilanjutkan dengan transportasi dan keterhubungan

Usulan ketiga, pengembangan kawasan perkotaan Cekungan Bandung, mulai dari pemulihan daerah aliran sungai (DAS) Citarum, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kertasari, penanganan sampah tuntas kawasan, pengintegrasian sistem angkutan umum massal perkotaan, pembangunan kawasan metropolitan Bandung Raya, reaktivasi rel kereta api Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati, serta penyediaan Bandung Raya Bus Rapid Transit  (BRT).

Keempat, pengembangan wilayah Bodebekpunjur–Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Puncak-Cianjur- Karawang-Purwakarta). Kelima, Pembangunan Infrastruktur di Kota Bogor. Di titik ini akan dilakukan pemulihan DAS Cilamaya, pemulihan DAS Kali Bekasi, Wadu Cibeet di Kabupaten Karawang, Waduk Cijurey di Kabupaten Bogor, serta relokasi longsor Sukajaya. Selain itu, diusulkan pula untuk dilakukan penyediaan sarana transportasi di Kota Bogor.

Khusus mengenai penanggulangan banjir dan longsor di Bodetabek-Punjur, Mendagri Tito Karnavian pun minta ada perhatian khusus. “Diperlukan adanya integrasi hulu, tengah, dan hilir yang melibatkan semua pihak,” terangnya. Tito menyebutkan, sebelumnya juga ada penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabek-Punjur 2020-2024 (2/6/2000) dengan metode electronic sign melalui video conference oleh 6 menteri, 3 gubernur, 4 bupati, dan 5 walikota. Ini menjadi aksi nyata pemerintah pusat dan daerah menyikapi banjir Jabodetabek-Punjur.

Gubernur Ridwan mengusulkan agar dalam menjalankan percepatan pembangunan infrastruktur di Jabar dibarengi pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati agar dapat melengkapi dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jabar (ma).

Foto: abri