Home » » KLHK Luruskan Berita Simpang Siur Penyebab Banjir Di Kalsel

KLHK Luruskan Berita Simpang Siur Penyebab Banjir Di Kalsel

Posted by Indonesia Mandiri on Januari 21, 2021

KLHK menyebut hujan yang mengguyur dengan intensitas tinggi penyebab utama banjir di Kalsel

MR Karliansyah, Dirjen PPKL-KLHK saat menjelaskan ke media

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Penyebab utamanya terjadi anomali cuaca dengan curah hujan sangat tinggi. Selama lima hari dari tanggal 9-13 Januari 2021, terjadi peningkatan 8-9 kali lipat curah hujan dari biasanya. Air yang masuk ke Sungai Barito sebanyak 2,08 miliar m3, sementara kapasitas sungai kondisi normal hanya 238 juta m3,'' ucap MR Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPKL-KLHK), saat jumpa pers virtual (20/1).

Karliansyah menyampaikan, banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) disebabkan oleh anomali cuaca dan bukan soal luas hutan di DAS Barito wilayah Kalsel. DAS Barito Kalsel  seluas 1,8  juta hektar hanya merupakan sebagian dari DAS Barito Kalimantan seluas 6,2 juta hektar. DAS Barito Kalsel secara kewilayahan hanya mencakup 39,3% Persen kawasan hutan dan 60,7% persen Areal  Penggunaan Lain (APL) bukan hutan.

Kondisi  wilayah DAS Barito Kalsel tidak sama dengan  DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan. Jadi, sangat jelas banjir pada DAS Barito Kalsel yaitu pada  Daerah Tampung Air (DTA)  Riam Kiwa, DTA Kurau dan DTA Barabai karena curah hujan ekstrim, dan sangat mungkin dengan recurrent periode 50 hingga 100 tahun.

Daerah banjir berada pada titik  pertemuan 2 anak sungai yang cekung dan morfologinya merupakan meander serta fisiografi-nya berupa tekuk lereng (break of slope), sehingga terjadi akumulasi air dengan volume yang besar.

“Faktor lainnya yaitu beda tinggi hulu-hilir sangat besar, sehingga suplai air dari hulu dengan energi dan volume yang besar menyebabkan waktu konsentrasi air berlangsung cepat dan menggenangi dataran banjir,” tambah Karliansyah.

Penjabaran Karliansyah ini sekaligus menjawab berita beberapa media yang keliru  menyatakan bahwa KLHK mengakui ada pengurangan luas hutan di Kalimantan dalam 10 tahun terakhir  yang kemudian menyebar di media sosial. Kekeliruan antara lain, karena yang dijelaskan adalah DAS Barito Kalsel, bukan DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan.  

“Kami meluruskan soal ini agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah bencana yang dirasakan masyarakat. Sekaligus untuk dapat memberi rekomendasi yang tepat bagi para pengambil kebijakan, khususnya pemerintah daerah dalam mitigasi bencana,” jelas Karliansyah.

Seperti diketahui, banjir ini berdampak terhadap 11 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, dengan 3 wilayah diantaranya terdampak cukup besar yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.

 

Banjir terjadi di sepanjang DAS Barito, yang meliputi Daerah Tangkapan Air (DTA) Barabai, DTA Riam Kiwa dan DTA Kurau. Pada lokasi ini, infrastruktur ekologis yaitu jasa lingkungan pengatur air sudah tidak memadai, sehingga tidak mampu lagi menampung aliran air yang masuk.

KLHK memberikan rekomendasi kepada Pemda dan stakeholder lainnya, yaitu pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (sumur resapan, gully plug, dam penahan), terutama pada daerah yang limpasannya ekstrim. Selain itu mempercepat dan memfokuskan kegiatan RHL di daerah sumber penyebab banjir, dan pembuatan bangunan-bangunan pengendali banjir.

''Perlu terobosan-terobosan terkait dengan konservasi tanah dan air, terkait dengan lansekap yang tidak mendukung. Serta pengembangan kebijakan konservasi tanah dan air, dan pengembangan sistem peringatan dini. Beberapa rekomendasi ini telah dijalankan dengan baik bersama Pemda,'' kata Karliansyah.

Pada kesempatan ini, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Belinda Arunarwati Margono menambahkan,  sistem pemantauan hutan, peta tutupan lahan Kalimantan periode 1990 hingga 2019, dan hasil analisis tutupan lahan DAS Barito di Kalsel, terjadi perubahan. Ditemui adanya pengurangan luas hutan alam DAS Barito di Kalsel selama 1990-2019 sebesar 62,8%, dengan penurunan hutan terbesar terjadi pada periode 1990-2000 yaitu sebesar 55,5%.

Belinda menjelaskan, dirinya menunjukkan peta tutupan hutan tersebut untuk meluruskan informasi yang berkembang liar di medsos yang disebut sebagai penyebab utama banjir. “Sebagai pemegang mandat pemantauan sumberdaya hutan, data yang ada ini riil, dan bukan prediksi atau estimasi seperti di medsos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,'' terang Belinda.

Menurut Belinda, untuk mendapatkan gambaran secara holistik tentang penyebab banjir,  perlu dilakukan kajian untuk keseluruhan DAS utama di wilayah banjir. Kajian dilakukan terutama pada DAS Barito yang merupakan DAS utama. DAS Barito luas total lebih kurang 6,2 juta ha, melintasi empat provinsi yaitu Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kalbar. Untuk luasan DAS Barito di Provinsi Kalsel, sekitar kurang 1,8 juta hektar atau setara 29%.

DAS Barito di Kalsel memiliki proporsi 39,3% kawasan hutan dan 60,7% Areal Penggunaan Lain (APL). Khusus untuk kawasan hutan seluas 718.591 Ha, sebanyak 43,3% arealnya berhutan, dan 56,7% tidak berhutan. “DAS disini ini memang didominasi lahan untuk masyarakat atau disebut Areal Penggunaan Lain yang bukan merupakan Kawasan Hutan,” sambung Belinda.

Dalam hal reaksi cepat penanganan banjir Kalsel, KLHK juga telah menurunkan satuan kerjanya untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Diantaranya dengan menurunkan anggota BKSDA Kalsel dan Daops Manggala Agni membantu misi kemanusiaan (dh).

Terimakasih sudah membaca & membagikan link Indonesia Mandiri

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

.