Bandung (IndonesiaMandiri) – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), menindaklanjuti Kesepakatan
 |
| Delapan Kementerian/Lembaga sepakati pertukaran informasi dan data perkokoh kedaulatan laut nasional |
Bandung (IndonesiaMandiri) – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), menindaklanjuti Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut yang telah diteken pada 13 Desember 2019. Kemenko Marves gelar rapat Koordinasi bersama dengan beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait di Bandung selama tiga hari (19-21/11).
"Sebagai bentuk tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut yang telah di sepakati pada tahun lalu, Pertemuan ini merupakan pertemuan teknis untuk mencermati berbagai kendala dan kesulitan terkait pertukaran data yang dibutuhkan," jelas Basilio Dias Araujo, Asisten Deputi (Asdep) Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Marves.
Melibatkan delapan K/L yang terdiri dari Kemenko Marves, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Polri, Basarnas, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), disepakati bersama untuk mengumpulkan, bertukar, dan memanfaatkan data serta informasi masing-masing, diolah serta akan disirkulasikan kembali oleh K/L yang ditunjuk sesuai mandatnya.
Tiap K/L telah melakukan proses tersebut secara mandiri, dan secara kolektif kini telah dapat diakses masyarakat. "Beberapa Kementerian dan Lembaga telah memiliki aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Saat ini data dan informasi penting ini sifatnya sangat scattered (terpisah-pisah)," terang Basilio.
Di sinilah pentingnya pertemuan lintas K/L, guna sinergikan berbagai pusat data dan informasi untuk kepentingan bersama. Ada beberapa data yang telah disepakati pada perjanjian tahun lalu, yaitu pertukaran data dalam bentuk informasi elektronik dan non elektronik dari berbagai ruang lingkup kerjasama di bidang penegakan hukum di laut.
"Rapat teknis ini akan mencermati berbagai metode yang dipakai Kementerian dan Lembaga terkait. Kita perlu segera petakan kesulitan dan mencari solusi untuk kepentingan bersama," jelas Basilio. Turut hadir Kepala Biro Komunikasi Andreas Dipi Patria, yang memberikan contoh bagaimana penyajian data dan informasi dapat mengadopsi berbagai sistem aplikasi one-stop service.
"Kedepannya, berbagai data yang dimiliki berbagai K/L yang terpusat dalam satu aplikasi ini akan dapat memberikan berbagai pelayanan bagi masyarakat. Imi sangat memudahkan pengguna data dan informasi, dan tentunya akurasi dan real time menjadi kunci," sambung Andreas.
Dalam waktu dekat diharapkan lanjutan pertemuan teknis akan terus dilakukan untuk mengimplementasikan sekaligus menyusun peta jalan (road map) mekanisme pertukaran data untuk perkuat penegakan hukum di laut sehingga lebih efektif dan terintegrasi berdasar pada kesepakatan bersama. “Semuanya dilaksanakan demi laut Indonesia yang semakin berdaulat," ungkap Basilio (ma).
Keterangan Foto:
