Jakarta (IndonesiaMandiri) – Sejak Presiden Jokowi menetapkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika,
 |
| Presiden Jokowi dan isteri saat kunjungi salah satu DPSP, Danau Toba |
Jakarta (IndonesiaMandiri) – Sejak Presiden Jokowi menetapkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo dua tahun lalu, beragam permasalahan masih menghadangnya, seperti empat pilar utamanya, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary facilities (fasilitas pendukung).
Oleh karenanya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), terus evaluasi dan percepat pembangunan DPSP, agar dapat meningkatkan kepuasan wisatawan, meski dalam suasana berat di tengah wabah pandemi Covid-19. Kemenko Marves menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Dewan Pengarah serta Pengelola dari 5 Badan Otorita DPSP di Jakarta, sejak 26 hingga 28 November.
"Tadi kita menetapkan sesuai perintah Presiden, sinkronisasi hasil kerja kita selama dua tahun terakhir ini mengenai lima destinasi prioritas pariwisata di Indonesia. Kami sepakat akan ada perbaikan-perbaikan di sana dan juga di sini," ujar Luhut. Hal-hal yang tak luput didiskusikan adalah dampak pandemi Covid-19 terhadap perkembangan pariwisata di 5 DPSP.
Menurut Luhut, hal pertama ditempuh pemerintah adalah melakukan studi Antropologi di tiap destinasi wisata tersebut. "Karena Covid 19 mengubah banyak sekali cara berpikir, cara hidup, cara kita bekerja," jelas Luhut. Sehingga, pemerintah, akan mengutamakan kebersihan, keamanan dan kenyamanan semua tempat.
Luhut juga mengingatkan, tugas pokok negara adalah menyelesaikan masalah. "Jadi, kalau ada masalah, lihat kalimat yang pertama, yaitu kita selesaikan masalahnya. Saya ulangi ya, berkali-kali itu saya ingatkan. Jadi tugas negara itu menyelesaikan masalah, bukan berkelahi. Jangan ada conflict of interest untuk kepentingan diri sendiri," singgung Luhut.
Diakui, sepanjang 2020, koordinasi untuk pembangunan 5 DPSP telah semakin baik pada tingkat pusat maupun daerah. "Namun, masih banyak yang harus ditingkatkan pada 2021. Pemerintah Daerah, Asosiasi, dan Industri harus lebih terlibat erat," himbau Luhut, yang juga didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Parekraf Wishnutama secara virtual, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, kepala daerah, serta kepala badan otorita di 5 DPSP.
Erick Tohir juga memaparkan, tentang rencana membentuk holding BUMN Pariwisata yang tujuannya untuk mendukung ekosistem pariwisata nasional. "Pembentukan holding digagas untuk memperbaiki iklim industri aviasi dan pariwisata, sehingga diharapkan memberikan dampak optimal bagi perekonomian Indonesia," tambah Erick. Holding ini nantinya akan menata bandara dan rute penerbangan guna perkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dengan tujuan pemerataan distribusi pertumbuhan ekonomi.
Holding sendiri adalah perusahaan induk yang membawahi perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah di bawah satu grup perusahaan yang dikelola oleh unsur profesional. Mengenai pembentukan holding ini,menteri Erick Tohir mengaku telah mendapatkan persetujuan Presiden dalam rapat terbatas (ma).
.jpeg)
