Banggai/Sulteng (IndonesiaMandiri) – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Investasi
 |
| Kabupaten Banggai jadi contoh pengembangan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa |
Banggai/Sulteng (IndonesiaMandiri) – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pantau dan evaluasi kebijakan untuk mendorong arus investasi Indonesia Bagian Timur, khususnya Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah beberapa hari lalu. Kegiatan ini dilakukan sehubungan dengan terpilihnya Kabupaten Banggai dalam Open Government Partnership (OGP) 2020.
OGP merupakan inisiatif beberapa negara, bertujuan mewujudkan pemerintah negara dan pemerintah lokal atau daerah yang mendukung pemerintahan yang terbuka, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan korupsi, dan pemanfaatan teknologi dalam penguatan pemerintahan. Terpilihnya Kabupaten Banggai sebagai anggota OGP, merupakan bukti pengakuan Pemerintah Pusat dan dunia internasional terhadap upaya daerah ini membangun transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintahan.
"Banggai ini spesial, mutiara dari timur. Dengan kapasitas birokrasi yang bagus, layanan publik yang baik dan rekognisi nasional dan bahkan yang terakhir internasional dalam OGP. Maka selayaknya sejalan dengan kinerja investasinya. Untuk itu kita akan pantau dan petakan potensi serta akselerasi reform Kabupaten Banggai. Kita dorong pertumbuhan Industri dan investasinya dengan prinsip-prinsip open government," puji Asisten Deputi Investasi Strategis Kemenko Marves Bimo Wijayanto.
Seperti diketahui, investasi merupakan instrumen penting dalam memulihkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya di tengah pandemi Covid-19. Jadi, diperlukan terobosan untuk membenahi dan membangun iklim investasi di Indonesia. "Melalui UU Cipta Kerja, kita selaraskan kebijakan pusat dan daerah, buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, serta berikan perlindungan bagi UMKM dan koperasi," tambah Bimo.
Agenda diskusi ini juga turut dilakukan bersama BAPPEDA LITBANG Kabupaten Banggai, OPD Lingkup Pemkab Banggai dan perwakilan dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) selaku organisasi pendamping Kabupaten Banggai dalam OGP. "Banggai menjadi perwakilan luar Jawa sekaligus pioner dalam Open Government Partnership. Dan OPG ini dapat menjadi jembatan merah kepercayaan terhadap pemerintah dan pertumbuhan ekonomi inklusif," jelas Ramli, Kepala BAPPEDA Litbang Kabupaten Banggai.
“Inti dari Open Government adalah meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap daerah kita. Diharap nama Banggai bisa menonjol di level nasional dan internasional. Kita ingin secara jangka panjang kepercayaan masyarakat meningkat dan pelayanan publik meningkat, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi secara inklusif,” papar Sugeng, Direktur Eksekutif INFID (ma).
