Jakarta (IndonesiaMandiri) – G20 Environment Ministers Meeting atau Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup negara anggota G20 tahun ini, digelar sebagai bagian menuju pertemuan puncak G20 Leaders Summit 2020 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi November 2020. Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dilangsungkan secara virtual melalui video conference/Vicon. G20 Environment Ministers Meeting dihadiri wakil beberapa negara observer serta organisasi internasional, terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, yaitu Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Federasi Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.
 |
| Perairan Indonesia menyimpan potensi terumbu karang cukup besar yang perli dipelihara |
G20 Environment Ministers Meeting dihadiri wakil beberapa negara observer serta organisasi internasional, terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, yaitu Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Federasi Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.
Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI-KLHK), Agus Justianto, saat menjadi narasumber Media Briefing di Jakarta (17/09) menyebut, isu-isu utama yang menjadi fokus pembahasan G20 Environment Ministers Meeting antara lain adalah penanganan kerusakan lahan (land degradation), konservasi terumbu karang dan sampah laut.
“Menghadapi isu-isu yang telah menjadi permasalahan global, pada G20 Environment Ministers Meeting terdapat tiga dokumen utama yang dibahas, yaitu: (1) G20 Environment Ministers’ Meeting Communiqué, (2) Global Initiative on Reducing Land Degradation and Enhancing Conservation of Terrestrial Habitats, dan (3) Global Coral Reef Research and Development Accelerator Platform,” terang Agus.
Bahasan pertemuan ini juga sangat diwarnai kondisi lingkungan dunia yang terdampak pandemi Covid-19. Negara G20 berkomitmen untuk memprioritaskan penanganan kerusakan lahan, terumbu karang dan sampah laut, yang dalam pelaksanaannya akan melibatkan negara-negara di luar anggota G20 dan lainnya.
Berikutnya, ada usulan Global Initiative on Reducing Land Degradation and Enhancing Conservation of Terrestrial Habitats, dalam upaya pemulihan serta perlindungan lahan terdegradasi secara global pada 2040 untuk mencapai land degradation neutrality. Inisiatif global ini menekankan pada pencapaian target pemulihan lahan terdegradasi, aspek tata kelola dan pendanaan inisiatif, keterkaitan inisiatif dengan komitmen global lainnya dan peran Sekretariat United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).
Juga ada Global Coral Reef Research and Development Accelerator Platform, untuk membentuk kerangka penelitian dan pengembangan global menahan laju kehilangan terumbu karang dan mempertahankan tingkat terumbu karang dunia saat ini.
“Ketiga dokumen tersebut, yang merupakan hasil pembahasan dalam G20 Environment Ministers Meeting tahun 2020 akan bersinergi dengan komitmen global lainnya, terutama dengan kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Convention on Biological Diversity (CBD), dan United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). Hal ini akan memperkuat upaya kolektif dalam melindungi lingkungan hidup di tingkat nasional, regional dan global,” jelas Agus, kepada media secara virtual, yang dipandu Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah.
Agus menambahkan, seperti pesan Menteri LHK saat memberi official statement pada G20 Environment Ministers Meeting, Indonesia berbekal tiga kekuatan dalam membangun lingkungan hidup dan kehutanan yaitu kekuatan moral, intelektual dan pendanaan. Peningkatan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia, dilaksanakan dengan menginternalisasi kekuatan moral dan intelektual sebagai dasar pemecahan masalah.
Pemerintah Indonesia sangat serius mendorong keberlanjutan habitat dan keanekaragaman hayati dengan mengembangkan koridor yang menghubungkan habitat yang terfragmentasi. Sejak 2018 telah dilakukan evaluasi terhadap semua konsesi dan izin perusahaan perkebunan kelapa sawit. Terindentifikasi sekitar 1,34 juta Ha lahan di konsesi yang dapat dipertahankan sebagai hutan bernilai konservasi tinggi atau High Conservation Value Forest (HCVF).
Indonesia juga konsisten menerapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Dampak Lingkungan dalam rencana penggunaan lahan yang signifikan seperti pengembangan lumbung pangan. Selanjutnya, kawasan konservasi yang sudah diakui sebagai Situs Warisan Dunia, Ramsar, dan lainnya juga terus dijaga.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI-KLHK) Ruandha A. Sugardiman kepada media menambahkan, berbagai kebijakan dan upaya Pemerintah Indonesia telah berbuah hasil hingga diakui dunia. Pemerintah Norwegia dan Green Climate Fund (GCF) puji upaya Indonesia dalam mengurangi emisi CO2 dari deforestasi dan degradasi periode 2014 – 2017, hingga mendapat persetujuan Pembayaran Berbasis Hasil sebesar 103,8 juta Dolar Amerika dari GCF dan 56 Juta Dolar Amerika dari Norwegia. Sejak 2019, pemerintah juga mengalokasikan anggaran tahunan untuk rehabilitasi lahan dan konservasi sekitar 300 juta Dolar Amerika atau sekitar 63% dari APBN tahunan sektor kehutanan (ma).
Foto: Dok Terangi
