Ambon (IndonesiaMandiri) – Dalam rangka mendorong percepatan implementasi program Lumbung Ikan Nasional (LIN), Pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan Rapat Koordinasi dengan K/L (Kementerian/Lembaga) terkait di Ambon, Provinsi Maluku. “Lumbung Ikan Nasional (LIN) bukan berarti Maluku tidak kekurangan ikan. Bukan. Yang kita butuhkan adalah suatu pelabuhan yang terintegrasi, merupakan suatu kawasan dimana perikanan tangkap, perikanan budidaya dan perikanan industri masuk semua disana,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya dan Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin di Ambon (11/8).
 |
| Program terpadu Lumbung Ikan Nasional di Maluku harus ditata lebih profesional dan modern |
Ambon (IndonesiaMandiri) – Dalam rangka mendorong percepatan implementasi program Lumbung Ikan Nasional (LIN), Pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan Rapat Koordinasi dengan K/L (Kementerian/Lembaga) terkait di Ambon, Provinsi Maluku.
“Lumbung Ikan Nasional (LIN) bukan berarti Maluku tidak kekurangan ikan. Bukan. Yang kita butuhkan adalah suatu pelabuhan yang terintegrasi, merupakan suatu kawasan dimana perikanan tangkap, perikanan budidaya dan perikanan industri masuk semua disana,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya dan Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin di Ambon (11/8).
Menurut Safri, ada kendala pertama dan yang utama yaitu mengenai permasalahan aksesibilitas. Khususnya bagaimana terkait dengan transport rate cost. Kendala yang kedua yaitu kualitas ikan pun semakin berkurang akibat jarak tempuh yang menghabiskan waktu lebih lama. “Kita lihat cara tangkapnya dan lemparnya, itu membuat struktur ikannya tidak menjadi hal istimewa. Padahal jika kita lihat penangkapan ikan tuna bagaimana yang dikelola di Amerika, itu betul-betul istimewa. Ikan tuna itu diurus seperti halnya mengurus anak bayi. Jenis ikannya sama yaitu Ikan Tuna, tapi treatment yang diberikan berbeda,” tambahnya.
Oleh karena itu, Safri menekankan penting sekali adanya Standar Operasional (SOP) yang diterbitkan dan diimplementasikan secara disiplin di Pelabuhan-pelabuhan Indonesia. “Penting juga mempraktikkan cara penangkapan ikan dengan baik. Para nelayan sebagian sudah memiliki sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), sehingga tugas kita untuk melakukan monitoring terkait implementasinya di lapangan,” terang Safri.
Sehingga, lanjut Safri, boleh saja hasil tangkapan yang ada lebih rendah daripada tahun lalu, namun yang lebih penting adalah nilai yang didapatkan lebih besar dari tahun tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan tersebut adalah adanya proses sertifikasi.
“LIN hanya akan berperan maksimum jikalau kualitasnya ditingkatkan. What’s the next, setelah lumbung ikan? Karena ini yang paling penting, ada tidak kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap ini,” jelasnya lagi.
Safri juga menceritakan tujuan kunjungannya, “untuk memperkuat Provinsi Maluku sebagai LIN. Tapi sebelumnya tentu ada tahap-tahap yang dipersiapkan. Maluku merupakan suatu daerah yang secara alami memiliki potensi perikanan dan pariwisata. Jelas harus ada tata ruang dan masterplan nya, jadi Pemprov Maluku harus tegas mau kemanai “10 tahun ke depan kalau tidak ada perubahan, kita semua yang akan bertanggung jawab. Jadi harus ada sesuatu yang harus kita lakukan” (ma).
.jpeg)
