Sabet 4 Kali WTP, Kementan Komit Perkuat Transparansi Dan Akuntabilitas

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini sekaligus mencatat, 4 tahun berturut-turut Kementan dinilai telah menjalankan tata kelola anggaran secara akuntabel dan kredibel, transparan serta sesuai standar akutansi pemerintah. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK, Isma Yatun menyebut, opini WTP diserahkan BPK berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementan di 2019 dan LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) pada 2019. "Terima kasih kepada Menteri Pertanian beserta jajarannya atas komitmennya untuk terus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujarnya saat memberikan menyerahkan hasil pemeriksaan BPK RI di Auditorium Gedung F, Kementan, Jakarta (21/07). Isma menambahkan pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. "Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP," terangnya.

Berkat kerja keras seluruh jajaran Kementan, predikat WTP secara berturut-turut bisa dipertahankan

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini sekaligus mencatat, 4 tahun berturut-turut Kementan dinilai telah menjalankan tata kelola anggaran secara akuntabel dan kredibel, transparan serta sesuai standar akutansi pemerintah.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK, Isma Yatun menyebut, opini WTP diserahkan BPK berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementan di 2019 dan LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) pada 2019.

"Terima kasih kepada Menteri Pertanian beserta jajarannya atas komitmennya untuk terus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujarnya saat memberikan menyerahkan hasil pemeriksaan BPK RI di Auditorium Gedung F, Kementan, Jakarta (21/07). Isma menambahkan pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan.

Pemeriksaan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. "Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP," terangnya.

Mentan Syahrul Yasin Limpo secara langsung menerima laporan dari WTP BPK RI, dan memuji seluruh jajarannya yang sudah bekerja ekstra keras. "Salah satu bukti keberhasilan adalah opini WTP dan saya bahagia Kementan bisa mendapatkan penghargaan hebat, bergengsi yang membangun gengsi derajat harga diri para pejabat Kementerian Pertanian," ucap Syahrul.

Menurut Syahrul, WTP artinya melakukan semua kerja sesuai dengan target tanpa melupakan administasinya. Ia mengatakan pengelolaan keuangan sejalan dengan program kinerja. “Sasaran harus dicapai tapi administrasi harus selesai," tegas Mentan (dh)