Studi Environmental Diplomacy Jadi Solusi Atasi Hegemoni Ilmiah

Kekayaan alam Indonesia jangan sampai menjadi pertarungan pihak luar untuk memanfaatkannya  Jakarta ( IndonesiaMandiri ) –  Menteri Lin...

Kekayaan alam Indonesia jangan sampai menjadi pertarungan pihak luar untuk memanfaatkannya 

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan pentingnya pengembangan studi environmental diplomacy, seperti diutarakan Rektor  Insititut Pertanian Bogor (IPB) serta dibahas bersama dengan Universitas Indonesia (UI) untuk pengembangannya. Mengapa? Agar kita terhindar dari perilaku hegemonial atas sumberdaya alam  dan lingkungan, yang dapat mengancam dimensi keilmuan.

“Karena ciri hegemoni itu juga seolah akan dibawa kepada perspektif ilmiah seperti terkait metodologi, definisi dan batasan ilmiah tentang hutan, hutan primer, deforestasi dan sebagainya. Tidak ada kebenaran yang mendua. Seharusnya pendidikan, teknologi dan lingkungan adalah subyek yang netral, bukan subyek yang mengandung polaritas politik,” ujar Siti Nurbaya ketika memberi sambutan halal bihalal on-line digelar Himpunan Alumni Program Studi Lingkungan/HA-PSL IPB dan Program Studi (PS) S2/S3 PSL IPB serta Ecologica mahasiswa S2-S3 PSL IPB (13/6).

Siti sambut baik, mendukung dan akan turut memfasilitasi peminatan studi Environmental Diplomacy, agar segera dibuka di PSL IPB, bersama UI sesuai rencana Rektor IPB, karena kuatnya indikasi hegemonial untuk mengontrol Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan yang harus dapat diatasi dengan baik.

Menurut Siti, persoalan dan masalah kebakaran hutan, metode ilmiah analisis iklim dan karhutla serta  metode analisis  deforestasi adalah yang utama saat ini sedang dalam pertarungan hegemonial ilmiah itu. Isu penting lainnya persoalan carbon pricing dan natural capital. Dengan gambaran itu Menteri LHK mendukung penuh kepada IPB dan UI untuk penyiapan program studi yang relevan menjawab masalah LHK strategis dihadapi Indonesia (ma).

Foto: abri