Kiprah Dewan Kehutanan Nasional Kawal Kebijakan LHK

Dewan Kehutanan Nasional harus menjadi mitra strategis KLHK dalam merancang berbagai kebijakan Jakarta ( IndonesiaMandiri ) –  Ketua Pr...

Dewan Kehutanan Nasional harus menjadi mitra strategis KLHK dalam merancang berbagai kebijakan

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Bambang Hendroyono meminta seluruh anggotanya kembali menguatkan kiprahnya dalam menjembatani hadirnya produk kebijakan yang berkualitas agar mendorong pengelolaan sektor kehutanan dan lingkungan hidup/LHK di Indonesia menjadi semakin baik.

DKN merupakan mitra strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebagai organisasi yang terdiri dari para rimbawan yang terbagi menjadi lima kamar, yaitu kamar Pemerintah, masyarakat, LSM, bisnis dan akademisi. Kiprah DKN diharapkan bisa mencapai level tertingginya. "Saya berharap kedepan DKN dapat berkontribusi memberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah, utamanya di KLHK," ujar Bambang memberikan arahannya pada Silaturahmi/Halal bi Halal virtual anggota dan pengurus DKN (13/6).

Bambang selaku ketua Presidium DKN menekankan, kepercayaan yang diberikan kepadanya dijalani sebaik-baiknya. Salah satunya dengan menjembatani kerjasama KLHK dengan DKN menjadi tambah solid. "Keberadaan DKN dikukuhkan dalam keputusan Menteri LHK Siti Nurbaya, karena DKN ini adalah mitra kerja strategis KLHK," jelasnya.

DKN pada masa kepemimpinannya akan diarahkan untuk bekerja selaras dengan arah kebijakan nasional yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Keberadaan kamar masyarakat dan kamar LSM dalam DKN akan dioptimalkan, bersinergi dengan kamar pemerintah, bisnis dan akademisi, DKN harus lebih banyak mendengarkan keinginan masyarakat di tingkat tapak yang kemudian  dielaborasi dalam menyusun masukan-masukan untuk perumusan kebijakan pemerintah.

"Dari tapaklah peran DKN ini, dengarkanlah suara-suara mereka, dengarkanlah apa yang dihadapi mereka di lapangan, dengarkanlah perwakilan-perwakilan mereka. Karena kalau dari pengalaman saya, jika tidak berasal dari tapak masyarakat, sulit bagi DKN untuk memposisikan masukan-masukan strategis," sambung Bambang.

Bambang berpesan agar penguatan DKN dilakukan hingga tingkat provinsi, bersinergi dan fasilitasi program kerja pusat dan daerah. Disamping itu, mengokohkan positioning DKN dengan semakin banyak terlibat pada diskusi-diskusi yang saat ini lebih intens terjadi di tengah masyarakat terkait isu LHK (ma).

Foto: abri