Pemerintah Tetap Gairahkan UMKM Pariwisata Di Tengah Pandemi Covid-19

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif fasilitasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat mengakses lima skema program bantuan yang disiapkan pemerintah untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Dalam pernyataannya di Jakarta (30/4), Wishnutama Kusubandio menyebut Kemenparekraf/Baparekraf sebelumnya telah buat pendataan, tercatat sekitar 213 ribu sektor parekraf yang terkena imbas wabah Covid-19 di 34 provinsi. "Dari jumlah tersebut diantaranya adalah para pelaku UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Wishnutama. Dari data tersebut, diteruskan dengan bersinergi dan koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait yang akan menyalurkan program bantuan. Dengan Kementerian Sosial misalnya, penyaluran bantuan sosial/bansos seperti paket sembako, bansos tunai, bantuan langsung tunai/BLT desa, hingga kartu prakerja. Dengan Kementerian Keuangan berupa insentif perpajakan dan restrukturisasi kredit.

Pelaku UMKM Pariwisata diharap tetap eksis dengan bantuan dari Pemerintah

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif fasilitasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat mengakses lima skema program bantuan yang disiapkan pemerintah untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Dalam pernyataannya di Jakarta (30/4), Wishnutama Kusubandio menyebut Kemenparekraf/Baparekraf sebelumnya telah buat pendataan, tercatat sekitar 213 ribu sektor parekraf yang terkena imbas wabah Covid-19 di 34 provinsi. "Dari jumlah tersebut diantaranya adalah para pelaku UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Wishnutama. Dari data tersebut, diteruskan dengan bersinergi dan koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait yang akan menyalurkan program bantuan.

Dengan Kementerian Sosial misalnya, penyaluran bantuan sosial/bansos seperti paket sembako, bansos tunai, bantuan langsung tunai/BLT desa, hingga kartu prakerja. Dengan Kementerian Keuangan berupa insentif perpajakan dan restrukturisasi kredit.

Selain itu, Wishnutama menegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan program mandiri pemberdayaan pelaku UMKM di sektor parekraf. Sebelumnya, Kemenparekraf telah memberdayakan pelaku UMKM parekraf, diantaranya kampanye nasional #GerakanMaskerKain, #GerakanLaukSiapSaji, dan gerakan #SatuDalamKopi agar geliat ekonomi berjalan dalam masa darurat Covid-19.

Dan, ada pelatihan online untuk upskilling dan reskilling sumber daya manusia bagi pelaku parekraf termasuk UMKM.

Presiden Joko Widodo di rapat terbatas melalui telekonferensi (29/4) mengatakan pemerintah siapkan lima skema perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM. Termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultra mikro yang diharapkan dapat membuat mereka dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Bantuan sembako, bantuan tunai langsung  juga diberi agar UMKM Pariwisata terus berkarya

Skema pertama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Kedua, insentif perpajakan bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final dari 0,5 persen menjadi 0 persen selama enam bulan dimulai dari April sampai September 2020.

Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR, UMI, PNM Mekaar, LPDB, hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian. Keempat,  pemerintah akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Hingga kini terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Namun, masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah dapat pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.

Kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19 (ma).